Oleh: Badja Prasasti Andrian *)
Pemerataan pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya sekolah di setiap wilayah. Kesetaraan baru benar-benar hadir apabila anak di kawasan terluar, daerah tertinggal, maupun wilayah terdampak bencana dapat belajar di ruang kelas yang aman dan layak sebagaimana anak-anak di kota besar. Program revitalisasi satuan pendidikan yang diperluas pemerintah menjadi instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antardaerah.
Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar untuk memastikan anak Indonesia memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pada 2026, sebanyak 71.744 satuan pendidikan menjadi sasaran revitalisasi, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 17 ribu sekolah pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Prabowo memaparkan pemerintah selanjutnya menargetkan revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dan jumlah serupa pada 2028. Arah jangka panjangnya adalah menyelesaikan renovasi sekolah yang membutuhkan hingga 2029, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga satuan pendidikan di lingkungan pesantren.
Menurut Prabowo, pemerataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Revitalisasi tidak hanya diarahkan kepada sekolah di Pulau Jawa maupun pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau kawasan terluar dan terpencil. Ia mencontohkan perbaikan sekolah di Pulau Miangas serta perhatian terhadap daerah dari Sabang hingga Merauke. Pendekatan ini penting karena kualitas fasilitas pendidikan semestinya tidak ditentukan oleh lokasi geografis tempat seorang anak dilahirkan dan tumbuh.
Presiden juga menempatkan perbaikan infrastruktur berdampingan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain renovasi sekolah, pemerintah memperluas pemanfaatan perangkat pembelajaran interaktif serta mendorong penguasaan bahasa asing sejak pendidikan dasar. Kebijakan tersebut diarahkan agar anak Indonesia tidak hanya memiliki tempat belajar yang layak, tetapi juga semakin dekat dengan teknologi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan global.
Pemerintah menyiapkan target revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dengan prioritas tetap diberikan kepada sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memperkirakan apabila target 2026 dan 2027 dapat diselesaikan, hampir 200 ribu satuan pendidikan akan tersentuh revitalisasi hingga akhir 2027. Skala tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan sarana pendidikan ditempatkan sebagai agenda pemerataan nasional, bukan sekadar rehabilitasi bangunan secara parsial.
Implementasinya telah terlihat di sejumlah daerah. Di Aceh, program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 telah menjangkau 726 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Cakupannya meliputi PAUD, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan nonformal.
Perhatian khusus juga diberikan kepada sekolah terdampak bencana. Di Nusa Tenggara Timur, Kemendikdasmen menyiapkan revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan setelah wilayah tersebut dilanda gempa. Abdul Mu’ti menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memulihkan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah dengan kerusakan berat maupun satuan pendidikan yang masih menggunakan ruang belajar darurat. Pemerintah sebelumnya juga telah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan di NTT.
Revitalisasi fisik berjalan beriringan dengan modernisasi pembelajaran. Abdul Mu’ti menyebut sebanyak 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan ke berbagai sekolah hingga 2025 dan penambahannya dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pemerataan diarahkan bukan hanya pada kelayakan gedung, tetapi juga pada penyempitan kesenjangan akses terhadap teknologi pembelajaran.
Mendikdasmen sekaligus menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program. Besarnya cakupan revitalisasi membutuhkan kepatuhan terhadap ketentuan, pengawasan penggunaan anggaran, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto kemudian memperkuat aspek tersebut dengan menempatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian penting pengawalan program. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bantuan fisik maupun digital benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pemulihan sekolah akibat bencana di Sumatera. Ia menyampaikan terdapat 4.922 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun melalui anggaran reguler Kemendikdasmen dan tambahan anggaran Kementerian Keuangan. Tito menjelaskan percepatan diperlukan agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung dalam kondisi ideal dan tidak terus bergantung pada fasilitas darurat.
Revitalisasi perlu dibaca bersama agenda pemerintah memperluas layanan pendidikan. Pendidikan yang semakin terjangkau merupakan satu dimensi pemerataan, sedangkan ruang kelas yang aman, fasilitas memadai, teknologi pembelajaran, serta pemulihan sekolah pascabencana merupakan dimensi lainnya. Diskursus mengenai sumber pembiayaan pendidikan tetap perlu dibahas berdasarkan mekanisme hukum, penganggaran, dan keberlanjutan fiskal tanpa mengaburkan program yang telah berjalan.
Pemerataan pendidikan tercapai saat lokasi tempat tinggal semakin kecil pengaruhnya terhadap kesempatan seorang anak memperoleh pendidikan berkualitas. Revitalisasi sekolah hingga wilayah 3T, pemulihan sekolah terdampak bencana, dan digitalisasi pembelajaran menjadi rangkaian upaya untuk memastikan pembangunan pendidikan tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi menjangkau ruang-ruang kelas hingga pelosok Indonesia.
*) Pemerhati Pendidikan
