Oleh : Jonathan Janoel*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari. Kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, kebersihan, hingga kesesuaian layanan dengan kebutuhan peserta didik menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan program. Karena itu, rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghadirkan aplikasi rating MBG patut dilihat sebagai langkah penguatan evaluasi berbasis pengalaman penerima manfaat. Sekolah kini disiapkan memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian secara langsung terhadap layanan yang diterima.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa aplikasi rating disiapkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MBG. Melalui sistem tersebut, penilaian sekolah diharapkan menjadi masukan bagi BGN untuk memantau kualitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengembangan aplikasi juga berkaitan dengan kebutuhan membangun tata kelola yang lebih responsif, terutama ketika program menjangkau penerima manfaat dalam jumlah besar dan wilayah yang beragam.
Bagi sekolah, aplikasi ini dapat menjadi sarana menyampaikan pengalaman tanpa harus menunggu evaluasi berkala. Bagi BGN, data penilaian dapat membantu menentukan prioritas pemeriksaan dan tindak lanjut. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan indikator, validasi laporan, serta kepastian bahwa setiap temuan memperoleh respons. Rating tidak seharusnya berhenti sebagai angka atau simbol bintang, melainkan menjadi pintu masuk untuk memperbaiki layanan.
Penguatan pengawasan tersebut juga berkaitan dengan pembangunan sistem yang mampu memastikan ketepatan sasaran. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa BGN mengembangkan sistem terintegrasi melalui validasi data dan antarmuka pertukaran informasi agar data penerima manfaat dari berbagai kementerian dan lembaga dapat dipadankan.
Sony menyampaikan bahwa data peserta didik berada dalam kewenangan Kemendikdasmen, sementara data madrasah dan pesantren dikelola Kementerian Agama. Data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melibatkan Kemendukbangga/BKKBN serta Kementerian Kesehatan. Integrasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran penerima manfaat yang konsisten dan dapat memantau cakupan layanan hingga tingkat daerah.
Jika sistem data menjawab pertanyaan siapa yang harus menerima MBG, aplikasi rating melengkapi sisi lainnya: bagaimana kualitas layanan yang diterima. Keduanya membentuk rangkaian tata kelola yang saling mendukung, mulai dari penetapan sasaran, pelaksanaan distribusi, pemantauan, hingga koreksi. Dengan demikian, evaluasi program tidak hanya mengukur keluasan jangkauan, tetapi juga mutu pelayanan sehari-hari.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa aplikasi rating MBG tengah disiapkan agar kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian terhadap SPPG yang melayani sekolah mereka. Penilaian mencakup aspek seperti ketepatan waktu distribusi, kelayakan, dan kualitas menu. Melalui mekanisme tersebut, informasi dari lingkungan sekolah dapat dihimpun secara lebih sistematis, sehingga evaluasi tidak hanya bertumpu pada laporan administratif penyelenggara.
Kehadiran kanal penilaian ini membawa perubahan dalam pola pengawasan. Sekolah sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan makanan dan proses distribusinya memperoleh saluran untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Masukan tersebut dapat menjadi bahan identifikasi persoalan, mulai dari keterlambatan pengiriman hingga kualitas makanan yang perlu diperbaiki.
Dalam konteks program berskala nasional, kecepatan menerima umpan balik menjadi kebutuhan penting. Persoalan kecil yang tidak segera ditangani berpotensi berulang dan memengaruhi pengalaman penerima manfaat. Sebaliknya, informasi yang disampaikan secara terstruktur dapat membantu pengelola membedakan masalah yang bersifat insidental dengan persoalan operasional yang memerlukan pembenahan lebih mendasar.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa BGN juga memperkuat pengawasan melalui tindakan terhadap SPPG yang belum memenuhi ketentuan. BGN menyampaikan bahwa penghentian sementara dapat diterapkan berdasarkan temuan lapangan maupun aduan masyarakat yang telah diverifikasi. Sebelumnya, BGN melaporkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Langkah tersebut menegaskan bahwa standar keamanan pangan menjadi bagian dari pengawasan program.
Tentu, aplikasi rating perlu dirancang dengan perlindungan terhadap laporan yang tidak akurat, indikator penilaian yang terukur, serta mekanisme klarifikasi bagi penyelenggara layanan. Sekolah juga perlu memperoleh panduan agar penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar kesan sesaat. Dengan tata kelola seperti itu, umpan balik dapat menjadi dasar perbaikan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan kinerja SPPG secara berkala. Unit pelayanan yang memperoleh banyak masukan perlu mendapat evaluasi lebih mendalam, sedangkan praktik pelayanan yang memenuhi standar dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain. Pendekatan ini membuka peluang perbaikan yang lebih terarah karena keputusan tidak hanya didasarkan pada laporan internal, tetapi juga pengalaman sekolah. Dengan demikian, aplikasi rating berpotensi menjadi instrumen pengendalian mutu yang menghubungkan pengawasan pusat, pelaksana di lapangan, dan penerima manfaat dalam satu proses evaluasi berkelanjutan.
Pada akhirnya, aplikasi rating MBG membuka kesempatan bagi sekolah untuk ikut menjaga mutu program yang mereka jalankan setiap hari. Pemerintah melalui BGN sedang mengembangkan pengawasan yang tidak hanya berlangsung dari atas ke bawah, tetapi juga menerima informasi langsung dari lingkungan penerima manfaat. Jika masukan ditindaklanjuti secara konsisten, digitalisasi ini dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan MBG terus berkembang sebagai program pemenuhan gizi yang semakin responsif terhadap kebutuhan peserta didik.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah
