Oleh : Garvin Reviano )*
Perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan dukungan secara adil, tepat waktu, dan tepat sasaran. Memasuki 2027, pemerintah menunjukkan arah baru dalam pengelolaan perlindungan sosial melalui penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan digitalisasi sistem perlindungan sosial. Transformasi tersebut tidak sekadar menghadirkan layanan berbasis teknologi, tetapi menjadi langkah strategis untuk menutup celah data ganda, mengurangi kesalahan sasaran, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.
Persoalan data selama ini menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Perubahan kondisi ekonomi keluarga, perpindahan domisili, perubahan pekerjaan, hingga perbedaan pencatatan antarlembaga dapat menyebabkan data penerima tidak lagi sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual. Pemerintah kini berupaya menjawab persoalan tersebut melalui sistem yang lebih terintegrasi. DTSEN menjadi fondasi penting karena memungkinkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dipetakan secara lebih komprehensif dan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, penerima bantuan tidak hanya ditentukan berdasarkan data lama, tetapi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang semakin aktual.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembenahan data diarahkan untuk menghilangkan kesalahan dalam penentuan penerima manfaat, baik ketika masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan maupun ketika masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima. Menurutnya, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga agar proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi Perlinsos bukan hanya pekerjaan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk memastikan informasi mengenai kondisi warga benar-benar sesuai kenyataan.
Langkah tersebut menjadi semakin strategis karena pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital menuju implementasi yang lebih luas pada 2027. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran, verifikasi, pemadanan data, penilaian kelayakan, hingga penyampaian keberatan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Masyarakat yang merasa layak tetapi belum terdata juga memperoleh ruang untuk mengajukan diri, sementara data penerima yang kondisinya telah berubah dapat diperbarui. Mekanisme semacam ini membuat perlindungan sosial menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kehidupan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa infrastruktur digital pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung perubahan tersebut. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi tulang punggung interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data antarinstansi dilakukan secara aman dan terintegrasi. Hingga 28 September 2026, SPLP telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam piloting Perlinsos Digital dan menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga. Capaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mempersiapkan implementasi Perlinsos yang lebih luas pada 2027.
Integrasi tersebut memiliki arti penting dalam mengurangi potensi data ganda. Ketika informasi kependudukan, kondisi ekonomi, pekerjaan, aset, pendidikan, hingga informasi relevan lainnya dapat diverifikasi melalui sistem yang saling terhubung, peluang terjadinya perbedaan atau pengulangan data dapat ditekan. Proses penetapan penerima juga menjadi lebih objektif karena tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi. Pada akhirnya, teknologi menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih konkret.
Perlinsos 2027 juga menunjukkan perubahan paradigma dari sekadar menyalurkan bantuan menjadi membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif. Bantuan diberikan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, sementara keluarga yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan dapat diarahkan menuju kemandirian. Pemerintah bahkan telah menerapkan pemutakhiran data secara berkala sehingga perubahan kondisi penerima dapat segera direspons. Pendekatan tersebut penting agar bantuan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan.
Keberhasilan transformasi ini pada akhirnya bergantung pada kualitas data dan partisipasi publik. Masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan data keluarga tetap benar, melaporkan perubahan kondisi, serta memanfaatkan kanal resmi apabila terdapat kesalahan. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga perlu memastikan proses verifikasi berlangsung transparan, cepat, dan akuntabel.
Selain memperbaiki akurasi penerima, reformasi Perlinsos 2027 juga berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Ketika data penerima semakin terintegrasi dan diperbarui secara berkala, pemerintah dapat meminimalkan risiko pemborosan akibat bantuan yang tumpang tindih atau diterima oleh pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria. Efisiensi tersebut memungkinkan sumber daya fiskal dialihkan untuk memperluas cakupan program bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, termasuk keluarga miskin, rentan, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal. Dengan demikian, pembenahan data bukan hanya menghasilkan administrasi yang lebih tertib, tetapi juga memperkuat kualitas belanja sosial negara agar semakin berkeadilan, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan fondasi DTSEN, dukungan Perlinsos Digital, serta interoperabilitas antarkementerian dan lembaga, pemerintah sedang membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern dan presisi. Tahun 2027 dapat menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada lagi ruang besar bagi data ganda maupun bantuan yang tidak tepat sasaran. Reformasi ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan digitalisasi administrasi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap rupiah anggaran perlindungan sosial memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
)* Pemerhati Isu Sosial
