Oleh: Dwi Saputri)*
Pembangunan ekonomi desa tidak lagi cukup bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional. Desa perlu memiliki ekosistem ekonomi yang mampu mengembangkan potensi lokal, memperluas akses pasar, serta menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong desa naik kelas melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa KDKMP merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan nilai-nilai Pancasila. Melalui pengembangan koperasi sebagai ekosistem ekonomi berbasis desa, masyarakat diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Potensi tersebut didukung oleh keberadaan lebih dari 28.662 unit koperasi yang telah terbangun di Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi. Koperasi-koperasi tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan. Jumlah dan keragaman sektor tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian nasional, termasuk melalui pengembangan usaha di tingkat desa.
Salah satu peluang yang kini didorong pemerintah adalah keterlibatan KDKMP dalam rantai pasok energi nasional. Pengembangan ini membuka ruang bagi koperasi untuk tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi konvensional, tetapi juga mengambil bagian dalam pengelolaan energi berbasis komunitas. Upaya tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi.
Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah pelibatan KDKMP dalam pengumpulan minyak goreng bekas atau minyak jelantah dari masyarakat. Minyak jelantah tersebut selanjutnya disalurkan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai bahan baku produksi sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyampaikan bahwa Pertamina bersama Kementerian Koperasi tengah mengembangkan inovasi pengumpulan minyak jelantah sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional.
Skema ini memberikan nilai tambah terhadap limbah rumah tangga yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui koperasi, pengumpulan minyak jelantah dapat dilakukan secara lebih terorganisasi sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga usaha, tetapi juga menjadi penghubung antara potensi masyarakat desa dan kebutuhan industri energi.
Selain itu, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) mengembangkan proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mikro berkapasitas di bawah satu megawatt (MW). Proyek ini diarahkan untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah terpencil. Pengembangan tersebut membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan energi terbarukan sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peluang pengembangan koperasi di sektor energi juga mencakup konsolidasi pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak tidak aktif (idle well) melalui koperasi resmi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat legalitas dan transparansi pengelolaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Melalui kelembagaan koperasi, kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat dikelola secara lebih terorganisasi dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Untuk memperluas peluang tersebut, Kementerian Koperasi turut menggandeng Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) dalam pengembangan berbagai proyek energi, termasuk penyediaan PLTS berkapasitas di bawah satu MW di sejumlah daerah. Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menyatakan komitmen organisasinya untuk mengawal kebijakan pemerintah di sektor energi melalui edukasi dan advokasi. Aspebindo juga berkomitmen mendampingi koperasi desa dalam membuka akses pasar dan kemitraan, baik di dalam maupun luar negeri, guna memperkuat rantai pasok nasional.
Berbagai inisiatif tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Langkah Kementerian Koperasi yang membuka peluang kolaborasi dengan BUMN dan asosiasi industri menunjukkan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya diarahkan pada penguatan kelembagaan, tetapi juga perluasan bidang usaha ke sektor-sektor strategis. Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka akses terhadap teknologi, pendanaan, pasar, dan kemitraan yang selama ini menjadi tantangan bagi usaha di tingkat desa.
Meski demikian, pengembangan berbagai peluang usaha tersebut perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Pengelolaan usaha yang profesional, transparan, serta didukung perencanaan bisnis yang matang menjadi faktor penting agar setiap program dapat berjalan optimal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sebagai anggota dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Penguatan KDKMP perlu diarahkan pada penciptaan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Koperasi harus mampu menghubungkan potensi desa dengan kebutuhan pasar dan industri, termasuk sektor energi yang terus berkembang. Dengan tata kelola yang transparan, sumber daya manusia yang kompeten, serta kemitraan yang berkelanjutan, Koperasi Merah Putih berpeluang menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk naik kelas.
)* Pemerhati isu sosial – ekonomi
