Jakarta – Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus jalur pemasaran produk unggulan desa. Melalui fungsi sebagai pembeli atau offtaker, koperasi diharapkan dapat menyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga produsen lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi perlu berperan lebih jauh daripada sekadar menyediakan barang kebutuhan pokok. KDKMP juga harus menjadi penghubung antara produsen desa dan pasar, termasuk melalui pengolahan pascapanen agar produk lokal memiliki nilai tambah.
“Kita akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk penyediaan alat atau mesin bagi kegiatan pascaproduksi,” kata Ferry.
Dukungan terhadap perluasan pasar juga dilakukan melalui pemasaran produk UMKM desa di gerai dan bazar KDKMP. Pemerintah mendorong kemitraan dengan petani, peternak, perajin, koperasi yang telah berkembang, serta pelaku usaha lokal agar produk masyarakat memiliki saluran distribusi yang lebih terorganisasi.
Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan bahwa pengembangan koperasi harus disertai kemitraan terbuka dan persaingan usaha yang sehat. KDKMP diharapkan memperkuat UMKM yang telah ada, bukan mengambil ruang usaha mereka.
Melalui penguatan fungsi penyerapan hasil produksi, fasilitas pascapanen, dan jaringan pemasaran, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk desa, memperluas kesempatan usaha, serta menjaga agar perputaran ekonomi semakin banyak dinikmati masyarakat setempat.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa KDKMP diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat posisi tawar petani serta pelaku usaha lokal.
“KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Kurnia.
Perkembangan program menunjukkan bahwa hingga 15 Oktober 2026 sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026, jumlah transaksi sepanjang 2026 mencapai 85.427 transaksi dengan nilai total Rp208,64 miliar. Capaian ini memperlihatkan aktivitas ekonomi koperasi yang mulai berjalan melalui perdagangan dan distribusi kebutuhan masyarakat. (*)
