UU Perampasan Aset dan Babak Baru Keadilan Ekonomi Indonesia

oleh -2 Dilihat
banner 468x60

Oleh : Muhammad Anshar )*

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus membuka babak baru keadilan ekonomi di Indonesia. Regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun di parlemen ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan untuk kepentingan negara, korban, dan masyarakat. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi penegasan bahwa penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penjatuhan hukuman, melainkan harus mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

banner 336x280

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan melalui proses legislasi yang berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung cukup panjang sejak pertama kali masuk ke DPR, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang matang, bukan karena tekanan pihak tertentu. Puan menyampaikan rasa syukur karena setelah perjalanan hampir dua dekade, rancangan undang-undang tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan disahkan menjadi regulasi resmi.

Puan juga menepis anggapan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilaksanakan akibat desakan atau paksaan. Ia menjelaskan bahwa DPR menjalankan tanggung jawab legislasi berdasarkan pembahasan, kajian, dan prosedur yang telah ditempuh secara bertahap. Proses tersebut, menurut Puan, menunjukkan bahwa lembaga legislatif memiliki ruang untuk menyelesaikan agenda penting melalui mekanisme demokrasi dan pertimbangan yang terukur.

Dalam menjelaskan tahapan pembahasan, Puan mengungkapkan bahwa DPR telah menggelar berbagai kegiatan penyerapan aspirasi, termasuk rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan, dan berbagai elemen lainnya dinilai penting agar aturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kajian dan evaluasi juga dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan regulasi lain, seperti KUHP dan KUHAP.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menilai regulasi tersebut dibutuhkan karena pemulihan aset hasil kejahatan selama ini belum berjalan optimal. Ia menjelaskan, pendekatan penegakan hukum harus mampu menyentuh hasil tindak pidana, terutama kejahatan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara maupun kehidupan masyarakat. Melalui undang-undang ini, upaya pengembalian aset diharapkan dapat dilakukan lebih efektif, terukur, proporsional, dan tetap menjunjung keadilan serta kepastian hukum.

Habiburokhman menyebut proses penyusunan regulasi melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, akademisi, organisasi masyarakat hingga kelompok yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Pembahasan juga dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat Panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi. Transparansi tersebut diperkuat dengan akses publik terhadap jalannya pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta situs resmi DPR, sehingga masyarakat dapat mengawasi proses pembentukan kebijakan.

Dari sisi materi, RUU Perampasan Aset mengalami penyempurnaan melalui pembahasan ratusan daftar inventarisasi masalah. Perubahan dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup, memperkuat landasan hukum, dan menyesuaikan kebutuhan penanganan kejahatan yang semakin kompleks. Regulasi ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, prosedur yang presisi, tata kelola transparan, serta pemulihan aset yang berkeadilan. Mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau *non-conviction based asset forfeiture* juga diatur dengan pembagian kewenangan dan pengawasan agar tidak membuka celah penyalahgunaan.

Jangkauan aturan tersebut mencakup berbagai tindak pidana yang memiliki dampak luas, mulai dari narkotika, terorisme, pendanaan terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia, penyelundupan senjata maupun bahan berbahaya, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi. Proses penanganan aset dirancang melalui penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan pelaksanaan. Seluruh tahapan harus tetap mengedepankan kehati-hatian, hak pihak terkait, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pengesahan undang-undang ini juga dapat menjadi bagian dari momentum keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong agenda pembangunan, memperkuat tata kelola negara, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya pemerintah dalam memperluas program sosial, menjaga ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan sistem hukum yang mampu melindungi keuangan negara. Pemulihan aset hasil kejahatan dapat menjadi salah satu instrumen penting agar sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan tidak hilang akibat praktik ilegal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset tidak boleh menjadi alat politik, sarana pemerasan, maupun instrumen penyalahgunaan oleh aparat. Pengawasan independen, pembuktian yang berimbang di persidangan, serta sistem digital yang menyimpan jejak audit menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaannya tetap akuntabel.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus mampu membuktikan bahwa hukum hadir bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga mengembalikan hak yang dirampas oleh kejahatan. Masyarakat perlu mengawal implementasi aturan ini agar berjalan adil, transparan, dan konsisten. Dengan demikian, pengesahan undang-undang ini dapat menjadi awal perubahan nyata menuju keadilan ekonomi, perlindungan korban, dan Indonesia yang lebih berintegritas.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.