Oleh: Dhita Karuniawati )*
Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya melalui pelaksanaan operasi pasar besar-besaran di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons gejolak harga kebutuhan pokok, terutama di tengah fluktuasi pasar global dan dinamika pasokan domestik.
Langkah pemerintah ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap lonjakan harga, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk mengendalikan inflasi pangan serta menjamin keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Operasi pasar menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan, sekaligus mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan rakyat.
Tujuan utama dari pelaksanaan operasi pasar besar-besaran ini adalah untuk menstabilkan harga pangan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang momen tertentu seperti tahun ajaran baru, masa panen yang tertunda, atau menjelang hari besar keagamaan.
Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan pos pengeluaran lain yang juga penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, operasi pasar juga mendorong daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak lainnya adalah tertekannya praktik spekulasi dan penimbunan barang yang kerap menjadi penyebab utama kelangkaan dan lonjakan harga. Ketika pemerintah mampu memasok barang dalam jumlah besar dan mendistribusikannya secara merata, maka ruang gerak spekulan otomatis menyempit.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan menggelar operasi pasar secara besar-besaran guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di tengah masyarakat.
Amran menjelaskan bahwa berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Juli 2025 meningkat sebesar 14 persen. Selain itu, ketersediaan beras nasional saat ini tercatat mencapai 4,2 juta ton.
Pemerintah telah menyiapkan cadangan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton serta beras bantuan sosial (bansos) sebanyak 365 ribu ton. Total keseluruhan beras yang telah disiapkan pemerintah berjumlah 1,5 juta ton.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan memperkuat program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sebagai solusi permanen. Langkah ini mencakup perbaikan jaringan irigasi dan pencetakan lahan sawah baru di beberapa wilayah seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Amran juga menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman. Pihaknya optimistis cadangan beras nasional pada akhir tahun nanti bisa mencapai antara 2,5 hingga 3 juta ton.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan mengatakan Bulog melakukan operasi pasar karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serentak di 5.000 titik seluruh Indonesia. Gerakan ini hadir untuk menekan gejolak harga di sejumlah daerah.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal mengatakan bahwa program SPHP merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan. Bulog berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata. GPM SPHP diluncurkan secara serentak di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia, dengan menyediakan beras SPHP berkualitas dan terjangkau.
Sebagai upaya memperluas jangkauan distribusi, Perum Bulog menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini bertujuan memastikan beras SPHP dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Lebih lanjut Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa prosedur distribusi yang ketat demi ketepatan sasaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memperketat saluran distribusi SPHP melalui beberapa jalur distribusi utama, yakni pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, Kios Pangan binaan Pemda, dan kegiatan GPM oleh instansi pemerintah. Setiap pengecer wajib membuat surat pernyataan tidak menyelewengkan beras SPHP, yang hanya boleh dijual maksimal dua pack (10 kg) per konsumen dengan harga per pack (5 kg) sebesar Rp 62.500.
Keberhasilan operasi pasar tidak lepas dari koordinasi lintas kementerian dan kerja sama erat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan umum dan memastikan ketersediaan stok nasional, sementara pemerintah daerah berperan dalam distribusi dan pemetaan kebutuhan masyarakat setempat.
Operasi pasar menjadi bagian dari sistem pengendalian harga terpadu yang fleksibel namun terukur. Pemerintah dapat dengan cepat merespons gejolak harga tanpa harus mengintervensi secara berlebihan yang dapat mendistorsi mekanisme pasar. Pelaksanaan operasi pasar besar-besaran membuktikan bahwa pemerintah hadir dan tanggap terhadap dinamika pasar yang memengaruhi kesejahteraan rakyat. Ini adalah bentuk perlindungan nyata terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar dengan harga yang wajar.
Di tengah ketidakpastian global dan tantangan pangan ke depan, kebijakan seperti ini tidak hanya menjadi solusi taktis, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi gejolak ekonomi yang berdampak pada rakyat kecil. Operasi pasar adalah salah satu wujud kehadiran negara dalam ekonomi, untuk menjamin keadilan, kestabilan, dan kesejahteraan bersama. Ini adalah kebijakan yang ditawarkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat ditengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
