Oleh: Adnan Ramdani )*
Upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia perlu memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkualitas, produktif, merata, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.
Tantangan tersebut semakin relevan karena perekonomian nasional tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan pusat yang baik perlu diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebaliknya, berbagai potensi ekonomi daerah harus mendapatkan dukungan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan kepastian investasi dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Pihaknya menekankan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor merupakan komponen penting yang harus dioptimalkan secara bersama.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan nasional, melainkan bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah mampu menjaga daya beli, mempercepat investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan sektor unggulan lokal, maka kontribusinya akan langsung memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, agenda keluar dari middle income trap harus dibangun melalui pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dan daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah. Pesan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan setiap daerah mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
Sinergi pusat dan daerah perlu diwujudkan melalui pembangunan yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat dapat memberikan arah kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memastikan implementasinya sesuai dengan karakteristik wilayah. Daerah dengan basis pertanian dapat diarahkan menuju hilirisasi agroindustri, wilayah pesisir dapat mengembangkan ekonomi maritim, sementara daerah dengan potensi industri dan jasa dapat memperkuat kawasan ekonomi, pariwisata, ekonomi digital, maupun industri berbasis teknologi.
Aspek investasi juga menjadi bagian penting, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat. Perizinan yang cepat, kepastian tata ruang, ketersediaan infrastruktur, serta pelayanan publik yang efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi. Investasi yang masuk kemudian diharapkan tidak berhenti pada penciptaan modal, tetapi menghasilkan lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan penguatan rantai pasok lokal.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat perlu memastikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah terus diperkuat. Ketimpangan infrastruktur dapat meningkatkan biaya logistik dan membuat potensi ekonomi daerah sulit berkembang. Karena itu, pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, energi, jaringan telekomunikasi, hingga infrastruktur digital harus diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pusat-pusat produksi dengan pasar nasional maupun global.
Pembangunan sumber daya manusia juga tidak boleh dipisahkan dari agenda tersebut. Indonesia tidak akan keluar dari middle income trap apabila pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja berbiaya murah. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasi, kesehatan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi investasi jangka panjang untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif.
Rancangan pembangunan nasional juga telah memberikan ruang besar bagi penguatan ekonomi wilayah. Bappenas menekankan bahwa RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan kontribusi daerah menjadi salah satu kunci pencapaian target tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung terhadap kekuatan ekonomi nasional.
Karena itu, sinergi pusat dan daerah harus bergerak dari sekadar koordinasi administratif menuju kolaborasi berbasis hasil. Setiap program pembangunan perlu memiliki indikator yang terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pertumbuhan investasi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Pendekatan berbasis data juga penting agar pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang tertinggal, serta intervensi apa yang paling efektif.
Keluar dari middle income trap bukan hanya persoalan mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Tantangan utamanya adalah mengubah struktur ekonomi agar semakin produktif, inovatif, kompetitif, dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih luas. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci karena transformasi tersebut harus berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan kebijakan nasional yang konsisten dan pemerintah daerah yang semakin inovatif, Indonesia memiliki peluang besar mempercepat peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Pusat menyediakan arah, regulasi, serta dukungan strategis, sedangkan daerah menjadi ujung tombak implementasi sekaligus sumber pertumbuhan baru. Jika keduanya bergerak dalam satu visi dan target yang sama, agenda keluar dari middle income trap dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
