Sederet Kebijakan Pemerintah Perkuat Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru

oleh -4 Dilihat
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru melalui berbagai kebijakan strategis.

Upaya tersebut mencakup pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN), peningkatan akses sertifikasi, pemberian tunjangan, hingga penyediaan perlindungan jaminan kesehatan bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

banner 336x280

Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru binaannya pada 2027.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan kebijakan ini telah melalui sinkronisasi data bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” jelas Suyitno.

Pemerintah juga memberikan kepastian bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS dengan tetap mempertahankan status kepegawaiannya apabila tidak dinyatakan lulus. Selain itu, guru paruh waktu akan memperoleh kesempatan diangkat menjadi PPPK sesuai arahan Presiden. Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan tenaga pendidik mendapatkan status kepegawaian yang lebih pasti.

Penguatan kesejahteraan turut dilakukan melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Kemenag membagi pelaksanaannya dalam dua gelombang. Sementara itu, lebih dari 100.000 guru non-ASN juga dipersiapkan memperoleh fasilitas BPJS kesehatan gratis pada 2026 sebagai bentuk perlindungan sosial.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sekitar Rp91,4 triliun setiap tahun untuk aneka tunjangan guru ASN dan non-ASN.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menyebut anggaran tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN.

“Kalau ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Rp90 triliun atau sampai Rp91,4 triliun per tahun, itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk.

Perbaikan mekanisme penyaluran juga menjadi perhatian pemerintah. Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, menjelaskan bahwa mulai 2026 tunjangan guru non-ASN disalurkan setiap bulan, setelah sebelumnya diberikan setiap tiga bulan.

Perubahan ini diharapkan membuat penerimaan tunjangan lebih teratur dan membantu guru mengelola kebutuhan ekonomi.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.