Oleh : Ricky Rinaldi *)
Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukan pemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalam menghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasi pembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakat dapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperoleh apresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhan rakyat di tengah situasi sulit.
Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkat regulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana induk ini dirancang secara komprehensif untuk pemulihan permanen lintas kementerian dan lembaga di tiga wilayah terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan fiskal berskala besar ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi ketahanan wilayah yang kokoh dalam jangka panjang.
Menurut rencana induk yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Wilayah Sumatra, Tito Karnavian, total anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun ke depan hingga tahun 2028. Rincian alokasinya diatur secara sistematis meliputi Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan sisa Rp28,2 triliun pada tahun 2028. Porsi terbesar dari anggaran tersebut, yakni sekitar Rp69 triliun, difokuskan pada sektor infrastruktur di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum. Selain untuk perbaikan fisik masif seperti jalan, jembatan, dan tanggul pengaman, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak paling lambat rampung pada tahun 2027.
Pendekatan penganggaran yang masif ini sejalan dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yakni membangun kembali secara lebih baik dan lebih aman (build back better and safer). Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fasilitas publik dan permukiman warga menggunakan standar konstruksi yang jauh lebih layak serta tangguh menghadapi risiko geomorfologis dan potensi ancaman bencana di masa depan.
Di sisi lain, aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat juga berjalan beriringan secara seimbang. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah terus mengalirkan bantuan sosial kebencanaan lanjutan berbasis data terpadu yang akurat dan terverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa setelah tahap pertama yang menyerap anggaran hampir Rp1 triliun berhasil disalurkan dengan baik, Kemensos kini melanjutkan penyaluran bantuan tahap berikutnya. Tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan logistik darurat pangan dan sandang, komitmen lanjutan ini juga mencakup perluasan cakupan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi ratusan ribu warga terdampak bencana.
Langkah jaminan kesehatan ini menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat krusial demi menjaga stabilitas psikologis, kesehatan, dan beban finansial masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan permanen. Kehadiran negara dalam aspek ini memastikan bahwa warga tidak hanya mendapatkan tempat bernaung, melainkan juga jaminan hak-hak dasar hidup yang layak.
Keberhasilan integrasi program pembangunan fisik dan sosial ini tentu didukung penuh melalui penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Kolaborasi lintas sektor antara kementerian teknis, TNI, Polri, lembaga swadaya, relawan, hingga keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam pemantauan program terbukti membuat penanganan pascabencana di era sekarang menjadi jauh lebih terorganisasi, modern, dan transparan. Dukungan anggaran dan pendampingan teknis yang kuat di lapangan memastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan dapat memicu perputaran ekonomi lokal, seperti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek padat karya pembangunan infrastruktur.
Sinergi yang berorientasi penuh pada perlindungan rakyat ini membuktikan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar program pembangunan biasa. Ini adalah wujud manifestasi dari upaya memperkuat persatuan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan membangun ketahanan wilayah yang adaptif demi masa depan Indonesia.
*) Pengamat Isu Stretegis
