Oleh Andrea Yuli Utami *)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial untuk memastikan pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, melainkan juga instrumen strategis pembangunan ekonomi yang berdampak luas pada penguatan rantai pasok dan kedaulatan pangan nasional. Terutama bagi Indonesia yang memiliki basis pertanian besar dan struktur ekonomi yang masih menghadapi ketimpangan antara desa dan kota, MBG hadir sebagai katalis yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan sektor hulu pangan. Program ini menempatkan pangan sebagai poros pembangunan, bukan hanya sebagai komoditas konsumsi, tetapi sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai MBG telah mendorong tumbuhnya sektor pertanian melalui terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dampak tersebut tercermin pada kinerja makro ekonomi nasional kuartal keempat 2025 yang tumbuh 5,39 persen secara tahunan, dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat 6,12 persen. Di balik angka makro tersebut, sektor pertanian mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 5,33 persen, jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini tidak terlepas dari terserapnya produk pertanian oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung operasional MBG.
Pertumbuhan sektor pertanian yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan 2023 menunjukkan adanya perubahan struktural dalam permintaan pangan. Mitra pengelola SPPG dan pelaku usaha mulai berinvestasi di hulu, seperti pertanian dan peternakan, untuk menjamin keberlanjutan pasokan. Investasi ini bukan hanya respons jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang agar kebutuhan pangan MBG tidak mengganggu stabilitas harga di pasar umum. Dengan meningkatnya kapasitas produksi petani lokal, ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.
Selain menguatkan sektor hulu, MBG juga memberikan dampak nyata pada rantai nilai di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan UMKM dalam pengolahan, distribusi, hingga penyediaan bahan pangan memperluas manfaat ekonomi program ini. Partisipasi perempuan menjadi salah satu dimensi penting dalam ekosistem MBG. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan lebih dari separuh tenaga kerja di dapur SPPG adalah perempuan, menandakan terbukanya ruang ekonomi baru yang lebih setara. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui partisipasi perempuan ini berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan sosial.
Skala program yang terus berkembang memperkuat signifikansi MBG sebagai kebijakan nasional. Dengan lebih dari 23 ribu unit SPPG yang telah beroperasi dan sekitar 1,4 juta tenaga kerja terserap secara langsung, MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta orang pada akhir 2026. Implementasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempatkan program ini sebagai salah satu pilar utama pembangunan manusia dan ekonomi berbasis pangan.
Dari perspektif pembangunan desa, Founder Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, melihat MBG berpotensi menciptakan kepastian pasar bagi petani. Permintaan pangan yang stabil dan terukur dari dapur-dapur MBG membuka peluang desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Aktivitas produksi, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal meningkat seiring kebutuhan komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya. Dampak lanjutannya adalah penekanan laju urbanisasi serta terbukanya ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian yang selama ini kurang diminati.
Namun, peluang besar tersebut tetap memerlukan dukungan kebijakan lanjutan. Akses pembiayaan yang lebih mudah, adopsi teknologi pertanian, dan kemitraan usaha yang adil menjadi prasyarat agar petani dan pelaku desa dapat memanfaatkan momentum MBG secara optimal. Dengan dukungan ini, maka manfaat ekonomi tidak akan terkonsentrasi pada pihak tertentu, tetapi turut dirasakan oleh para petani tetap berperan penting dalam rantai pasok.
Di sisi lain, dimensi utama MBG sebagai program pemenuhan gizi tidak boleh diabaikan. Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad Sulaeman, menegaskan bahwa pemenuhan gizi harian anak berkontribusi langsung pada peningkatan kemampuan kognitif dan prestasi akademik. Bukti ilmiah internasional menunjukkan anak dengan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik dan performa akademik yang lebih stabil. Pengalaman negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) melalui program makan sekolah nasional, memperlihatkan bahwa keterlibatan sekolah dalam pemenuhan gizi mampu meningkatkan kesiapan belajar sekaligus kesehatan anak.
Program MBG dirancang secara matang untuk dapat mengintegrasikan tujuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keterlibatan UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dalam rantai pasok menjadikan program ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kedaulatan pangan. Dengan rantai pasok yang tangguh, produksi pangan domestik yang kuat, serta sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan MBG sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Pada titik inilah MBG menemukan maknanya yang paling strategis: menghubungkan meja makan anak-anak Indonesia dengan kedaulatan pangan bangsa.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan dalam negeri
