Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi agenda strategis utama dalam pembangunan sosial-ekonomi nasional. Sepanjang awal 2026, berbagai terobosan kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan telah dilakukan untuk memperkuat skema pembiayaan subsidi dan memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini semakin mengokohkan arah kebijakan nasional dalam penyediaan perumahan terjangkau.
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penyediaan rumah layak bukan sekadar memasok unit fisik, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan mengentaskan ketimpangan sosial di Indonesia.
”Perlunya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, termasuk lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat dalam merealisasikan target 3 juta unit rumah setiap tahun,” kata Presiden Prabowo.
Senada, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Kombinasi skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta berbagai insentif pemerintah mampu menjawab kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di seluruh provinsi.
“Penguatan pembiayaan perumahan bersubsidi menjadi tulang punggung pencapaian target program ini. KPR subsidi FLPP adalah andalan kami dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar.
Di pihak sektor keuangan, dukungan kuat datang dari perbankan nasional melalui ekspansi skema subsidi pembiayaan rumah. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan posisi BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam program perumahan.
“Dengan jaringan luas dan pengalaman panjang dalam melayani segmen mikro dan kecil, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat,” jelas Hery.
Komitmen bank pemerintah turut direalisasikan melalui penyaluran KPR Subsidi senilai Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur hingga akhir 2025, di mana sekitar 97% disalurkan lewat skema FLPP.
Sejalan dengan semangat kolaborasi, Ketua DPW Deprindo Jawa Tengah, Muhamad Yulianto, berkomitmen membangun 2.500 unit rumah sebagai bagian kontribusi nyata dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya untuk kelompok petani dan nelayan yang sering terpinggirkan dari akses perumahan formal.
“Perlunya kerja kolektif lintas sektor untuk menjangkau masyarakat luas. Kolaborasi lintas profesi adalah kunci agar anggota semakin berdaya dan mandiri,” ucap Yulianto.
Inisiatif terbaru pemerintah juga mencakup pengembangan proyek-proyek strategis seperti pembangunan 141.000 unit rumah subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, yang digadang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di lokasi tersebut, proses pembebasan lahan telah dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan pihak berwajib, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memajukan pembangunan perumahan tanpa kompromi terhadap tata kelola yang baik.
Langkah-langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memperkuat skema pembiayaan subsidi perumahan, sekaligus menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, perbankan, asosiasi industri dan komunitas masyarakat, Program 3 Juta Rumah dipastikan akan terus bergerak maju demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.*
