Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi sektor keuangan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, tingginya suku bunga internasional, serta volatilitas arus modal, Indonesia membutuhkan instrumen kebijakan yang mampu memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Kehadiran PFII bukan sekadar menghadirkan kawasan keuangan bertaraf internasional, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat fondasi nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.
Selama ini, kedalaman pasar keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada sektor perbankan, sementara pasar modal, pasar uang, dan berbagai instrumen pembiayaan lainnya belum berkembang secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi gejolak eksternal, tekanan terhadap arus modal dan nilai tukar rupiah relatif lebih besar karena struktur pasar yang belum cukup dalam untuk menyerap guncangan.
Pemerintah memandang PFII sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pembentukan PFII bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional yang mampu menarik investasi global, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan. Menurutnya, PFII tidak dibangun untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang sudah ada, tetapi melengkapinya melalui ekosistem jasa keuangan berstandar internasional yang lebih kompetitif, inovatif, dan terintegrasi.
Sebagai daya tarik utama, pemerintah menawarkan berbagai insentif fiskal bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan PFII, termasuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 0 persen dengan jangka waktu tertentu yang dapat mencapai 50 tahun sesuai kriteria yang ditetapkan. Kebijakan tersebut sempat memunculkan kekhawatiran mengenai potensi hilangnya penerimaan negara. Namun, Purbaya menegaskan bahwa insentif tersebut bukan merupakan potential loss karena sasaran utamanya adalah menarik investasi baru yang selama ini belum masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, negara tidak kehilangan penerimaan yang sudah ada, melainkan menciptakan basis ekonomi baru yang diharapkan menghasilkan aktivitas bisnis, lapangan kerja, transfer teknologi, dan penerimaan negara yang lebih besar di masa depan.
Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan strategi untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan nasional. Masuknya lembaga keuangan global, investor institusi, perusahaan jasa keuangan, serta berbagai instrumen investasi baru akan memperbesar likuiditas pasar domestik. Semakin dalam pasar keuangan, semakin besar pula kemampuan ekonomi nasional dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur, sektor riil, pembiayaan hijau, hingga transformasi digital tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan luar negeri yang bersifat jangka pendek.
Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Arus modal yang lebih stabil akan memperkuat permintaan terhadap aset berdenominasi rupiah sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah yang stabil menjadi salah satu prasyarat penting bagi dunia usaha karena mampu menekan risiko nilai tukar, mengurangi biaya lindung nilai (hedging), serta memberikan kepastian dalam aktivitas investasi dan perdagangan internasional.
Meski demikian, keberhasilan PFII tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif perpajakan. Dunia usaha menilai kepastian hukum justru menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan fasilitas fiskal semata. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, penyelesaian sengketa yang cepat, serta konsistensi kebijakan akan menjadi pertimbangan utama investor internasional ketika memilih lokasi investasi. Menurut Apindo, insentif pajak hanya akan efektif apabila didukung oleh iklim usaha yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha.
Pandangan tersebut sejalan dengan praktik berbagai pusat keuangan dunia. Investor global tidak hanya mempertimbangkan tarif pajak yang rendah, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, perlindungan hukum, efisiensi birokrasi, serta stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan PFII akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi standar internasional.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa insentif perpajakan tidak diberikan secara serampangan. Fasilitas tersebut hanya ditujukan bagi kegiatan usaha tertentu yang benar-benar mampu menghadirkan investasi baru, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor jasa keuangan nasional. Perusahaan multinasional yang telah masuk dalam skema pajak minimum global pun tetap akan mengikuti ketentuan perpajakan internasional sehingga kebijakan PFII tetap selaras dengan komitmen global Indonesia.
Pembentukan PFII seharusnya tidak dipandang semata sebagai kebijakan pemberian insentif pajak. Lebih dari itu, PFII merupakan strategi jangka panjang untuk memperdalam pasar keuangan nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan, sekaligus memperkuat stabilitas rupiah melalui peningkatan kepercayaan investor dan masuknya modal berkualitas. Apabila diimplementasikan secara konsisten dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum yang kuat, serta pengawasan yang kredibel, PFII berpotensi menjadi salah satu reformasi ekonomi paling strategis dalam memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan di kawasan Asia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
