Oleh: Dhita Karuniawati )*
Momentum September Hitam semestinya menjadi ruang refleksi untuk memahami persoalan hak asasi manusia bukan pintu masuk bagi provokasi yang memperlebar jarak antarkelompok. Ketika isu sejarah, ketidakadilan, dan kritik terhadap negara beredar di media sosial, masyarakat membutuhkan sikap kritis untuk membedakan informasi, opini, propaganda, dan hoaks. Persatuan bangsa tidak berarti menutup ruang kritik, tetapi memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik sosial.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengingatkan pentingnya memperkuat persatuan melalui silaturahim. Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan hubungan sosial agar tidak mudah terprovokasi isu. Menurutnya, silaturahim dapat menjadi sarana menjaga persatuan sekaligus membantu masyarakat menyikapi dinamika kehidupan dengan lebih tenang. Ia juga berharap Indonesia tetap aman dan tertib sehingga program pemerintah berjalan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut relevan ketika istilah September Hitam ramai diperbincangkan. Momentum peringatan tidak semestinya berhenti pada pengulangan narasi emosional atau perang komentar di ruang digital. Peristiwa masa lalu perlu dipelajari secara kritis dengan melihat konteks, bukti, korban, serta proses hukum dan kebijakan yang pernah berlangsung. Tanpa kedalaman informasi, sebuah isu mudah dipersempit menjadi pertarungan antarkelompok yang saling menyalahkan.
Aktivis pemuda M. Fad mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, agar bijak menyikapi informasi terkait September Hitam 2026. Ia menekankan mahasiswa memiliki posisi sebagai agen perubahan dan dapat menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi. Karena itu, informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya atau disebarluaskan. M. Fad juga mendorong masyarakat membangun perkumpulan positif, menjaga solidaritas, dan mengedepankan dialog agar aspirasi tidak berkembang menjadi konflik.
Pandangan tersebut diperkuat Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman Prayudha, yang menyoroti pentingnya kemampuan generasi muda memahami informasi secara utuh sebelum mengambil sikap. Dalam pembahasan mengenai fenomena media sosial, Mizar menilai masyarakat kerap hanya melihat sebagian kecil informasi, tetapi terburu-buru menarik kesimpulan dan memberikan penghakiman. Ia juga menilai rendahnya literasi membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi viral daripada memeriksa kebenarannya.
Pandangan Mizar penting dalam konteks September Hitam karena isu HAM memiliki dimensi sejarah dan sosial yang kompleks. Informasi media sosial tidak selalu memberikan gambaran lengkap mengenai suatu peristiwa. Potongan video, kutipan, infografis, maupun narasi singkat dapat kehilangan konteks ketika disebarkan tanpa penjelasan memadai. Karena itu, generasi muda perlu membangun kebiasaan membaca lebih dalam, membandingkan sumber, dan memeriksa fakta sebelum menyebarkan narasi.
Kepedulian terhadap HAM bukan berarti masyarakat harus menerima setiap narasi yang beredar. Justru, kepedulian membutuhkan pengetahuan. Media sosial dapat menjadi pintu awal mengenali isu HAM, tetapi konten singkat tidak otomatis membuat seseorang memahami akar persoalan. Generasi muda perlu mendalami informasi, memeriksa sumber, membandingkan perspektif, dan memahami konteks sebelum menarik kesimpulan.
Di sinilah tanggung jawab masyarakat besar. Setiap pengguna media sosial memiliki pilihan menjadi penyebar kegaduhan atau bagian dari ekosistem informasi sehat. Membagikan unggahan tanpa membaca sumber, mempercayai video tanpa konteks, atau menuduh pihak tertentu berdasarkan narasi anonim bukan keberanian berdemokrasi. Itu justru menunjukkan lemahnya literasi informasi.
Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang kuat harus berdiri di atas fakta. Negara juga tidak boleh menggunakan alasan menjaga persatuan untuk menghindari kritik. Sebaliknya, masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat berjalan bersama tanggung jawab menghormati hukum, hak orang lain, dan ketertiban umum. Ruang demokrasi sehat apabila pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan masyarakat mampu menyampaikan aspirasi tanpa terjebak provokasi.
Karena itu, peringatan September Hitam sebaiknya menjadi momentum pendidikan. Kampus dapat memperbanyak diskusi berbasis data, organisasi kepemudaan membangun forum dialog lintas kelompok, media massa menghadirkan informasi berimbang, dan pemerintah memperkuat komunikasi publik transparan. Langkah tersebut jauh lebih produktif dibandingkan membiarkan ruang digital dipenuhi kecurigaan dan saling tuding.
Tantangan bukan sekadar menghadapi narasi provokatif, melainkan membangun kebiasaan berpikir yang tidak mudah digerakkan kemarahan. Pemerintah, kampus, media, dan komunitas harus bekerja bersama menciptakan ruang informasi yang mendorong verifikasi, dialog, serta penyelesaian masalah secara damai.
Menjaga persatuan bukan berarti menghapus ingatan terhadap masa lalu. Persatuan justru dibangun dari keberanian belajar dari sejarah, menghormati korban, memperjuangkan keadilan, dan menolak manipulasi informasi. Kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi kritik kehilangan kekuatannya ketika dibangun di atas informasi palsu atau provokasi.
Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena masyarakat gagal memeriksa satu unggahan sebelum membagikannya. September Hitam semestinya mengajarkan kedewasaan dalam mengingat, bukan kebencian dalam bertindak. Generasi muda perlu menjadi kelompok yang kritis terhadap informasi sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakannya.
Jika persatuan dijaga, ruang kritik terbuka, dan literasi informasi diperkuat, refleksi atas September Hitam dapat menghasilkan pelajaran berharga. Bangsa ini tidak membutuhkan masyarakat yang seragam dalam berpikir. Indonesia membutuhkan warga yang berbeda pandangan, tetapi tetap bersedia berdialog, memeriksa fakta, menghormati sesama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas provokasi sesaat.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
