Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat rentan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026. Kebijakan bansos ganda menjelang Ramadan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pokok jutaan keluarga terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), distribusi bantuan dilakukan secara masif dan terkoordinasi dengan dukungan perbankan Himbara serta Bank Syariah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa percepatan ini merupakan arahan langsung untuk memperkuat daya tahan masyarakat menjelang Ramadan. “Negara harus hadir lebih cepat dan lebih tepat. Karena itu, penyaluran bansos triwulan pertama kita percepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sebelum Ramadan,” ujarnya.
Hingga akhir Februari 2026, realisasi penyaluran telah melampaui 85 persen dengan total anggaran lebih dari Rp15 triliun. Untuk PKH, bantuan telah menjangkau sekitar 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai lebih dari Rp6 triliun. Sementara itu, Bantuan Sembako telah diterima lebih dari 15 juta KPM dengan total lebih dari Rp9 triliun. “Capaian ini menunjukkan kerja kolaboratif yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra penyalur,” tambahnya.
Pada 2026, PKH menyasar 10 juta KPM dan Bantuan Sembako dialokasikan untuk 18,25 juta KPM di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan reguler triwulan pertama rampung sebelum akhir Februari. “Kami optimistis seluruh penyaluran tahap ini selesai tepat waktu sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang,” tegas Saifullah Yusuf.
Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga terus dilakukan guna memastikan akurasi sasaran. Penambahan penerima manfaat baru merupakan bagian dari komitmen pembaruan data agar bantuan semakin presisi dan inklusif. Proses pembukaan rekening kolektif dan distribusi kartu dilakukan secara sistematis, termasuk melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan. “Kami pastikan tidak ada keluarga yang berhak terlewat dari sistem perlindungan sosial,” ujarnya.
Selain bantuan reguler, pemerintah juga menyalurkan dukungan bagi korban bencana di sejumlah daerah dengan skema bantuan adaptif senilai lebih dari Rp2 triliun. Dukungan ini mencakup logistik, santunan, jaminan hidup, hingga bantuan isi hunian. “Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada bantuan rutin, tetapi harus adaptif terhadap kondisi darurat,” katanya.
Sinergi pusat dan daerah turut memperkuat transparansi distribusi melalui publikasi daftar penerima di kantor kampung dan kelurahan. Langkah ini mempertegas komitmen tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Dengan strategi yang terukur dan kolaborasi yang solid, bansos ganda Ramadan 2026 diharapkan benar-benar menjadi bantalan sosial efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.
