Oleh: Dinda Harahap )*
Pengiriman bantuan melalui udara di wilayah terisolasi Sumatra kembali memperlihatkan betapa pentingnya respons cepat pemerintah dalam menangani keadaan darurat. Ketika jalur darat di Tapanuli Utara tertutup akibat longsor, langkah taktis dilakukan melalui operasi airdrop oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kodam I/Bukit Barisan. Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak tertunda meski hambatan geografis membatasi pergerakan logistik.
Satuan tugas bergerak segera setelah mendapati bahwa jalan utama yang menghubungkan sejumlah desa masih tertutup material longsor. Mereka mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan warga. Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Asrul Kurniawan Harahap, menjelaskan bahwa operasi tersebut direncanakan untuk berlangsung selama akses darat belum dapat dipulihkan.
Asrul menekankan bahwa seluruh upaya diarahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat dan menjaga pasokan esensial tetap terdistribusi. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen kuat TNI AD dalam mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan keselamatan warga pada tahap awal penanganan bencana.
Metode airdrop dipilih sebagai solusi paling memungkinkan mengingat kondisi medan di Tapanuli Utara yang tidak memungkinkan kendaraan berat melintas. Kolonel Harahap menguraikan bahwa helikopter Bell M-412 digunakan karena keandalannya menjangkau lereng curam serta lokasi yang tidak memiliki titik pendaratan aman.
Ia menyampaikan bahwa metode penerjunan ini dinilai paling efektif selama jalan masih tertutup total, sebuah pendapat yang memperlihatkan bahwa keputusan teknis dalam operasi lapangan sepenuhnya mempertimbangkan urgensi situasi. Logistik yang dijatuhkan mampu langsung dimanfaatkan warga dan memperkecil risiko keterlambatan distribusi.
Perhatian pemerintah pusat turut terlihat melalui kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang memberikan arahan agar wilayah terisolasi menjadi prioritas utama. Jenderal Maruli menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga tidak boleh terhenti meskipun tantangan medan masih tinggi.
Lewat koordinasi TNI AD, setiap titik yang terputus aksesnya diupayakan tetap mendapatkan bantuan. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merespons secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa strategi penanganan bencana berjalan secara terstruktur dan merata.
Seluruh paket bantuan yang diterjunkan di wilayah terisolasi diperiksa ketat sebelum dilepas agar mendarat dengan aman dan mudah dijangkau masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa proses distribusi tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan bagi warga penerima. Dalam kondisi darurat, prosedur semacam ini memastikan seluruh pasokan tiba tanpa risiko tambahan bagi masyarakat yang sedang rentan.
Sementara itu, di wilayah Sumatra Barat, dukungan pemerintah pusat juga mengalir melalui operasi distribusi udara yang dilaksanakan sejak 28 November hingga 5 Desember 2025. Bantuan sebanyak 22,7 ton diterbangkan melalui 47 sorti penerbangan ke berbagai daerah yang terdampak dan mengalami hambatan akses.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, PhD, menjelaskan bahwa bantuan yang diterbangkan mencakup kebutuhan pangan dan nonpangan. Ia menyampaikan bahwa operasi udara menjadi pilihan utama karena sejumlah titik yang menerima dampak bencana tidak dapat ditembus menggunakan transportasi darat. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan BNPB selaras dengan arahan pemerintah dalam mengedepankan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan.
Wilayah yang menerima distribusi tersebut antara lain Kabupaten Agam, Solok, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. Pengiriman dilakukan melalui tujuh sorti dengan total muatan 2,6 ton menuju titik-titik yang sebelumnya hampir tak terjangkau, seperti Matur, Palembayan, Maligi, Talamau, serta Muaro Aie.
Bantuan yang dibawa mencakup sembako, makanan siap saji, air mineral, obat-obatan, pakaian, selimut, hingga genset dan perangkat internet satelit. Kombinasi bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan tidak hanya kebutuhan fisik dasar, tetapi juga konektivitas masyarakat yang sangat penting untuk koordinasi selama masa pemulihan.
Meski distribusi udara menjadi tumpuan utama, BNPB tetap mengupayakan jalur darat ketika kondisi memungkinkan. Pemerintah daerah bergerak bersama BNPB untuk menyalurkan bantuan lanjutan dan mempercepat mobilisasi logistik. Sikap ini menggambarkan bahwa upaya pemulihan dilakukan secara bertahap dan berlapis, dengan memadukan proses darurat dan rencana jangka menengah agar masyarakat tidak terjebak terlalu lama dalam situasi terisolasi.
Dukungan tambahan datang dari Kementerian Luar Negeri yang turut menyerahkan bantuan seberat 16 ton untuk tiga provinsi terdampak, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui BNPB sebagai bagian dari koordinasi nasional penanganan bencana. Langkah Kemlu menunjukkan bagaimana pemerintah pusat merespons bencana secara terintegrasi dengan memanfaatkan seluruh elemen lembaga negara.
Di berbagai titik longsor, pekerjaan pembukaan akses terus dilakukan secara paralel. Tim teknis berupaya menyingkirkan material dengan memperhatikan risiko lintasan yang masih labil. Pemerintah menegaskan bahwa pembukaan jalan tidak boleh dilakukan terburu-buru karena keselamatan menjadi prioritas. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa strategi pemerintah tidak hanya diarahkan pada upaya tanggap darurat, tetapi juga keberlanjutan dan keamanan warga jangka panjang.
Melalui keseluruhan upaya ini, terlihat jelas bahwa pengiriman bantuan melalui udara bukan sekadar respons sementara, melainkan instrumen penting dalam strategi nasional menghadapi bencana di wilayah sulit. Kolaborasi antara TNI, BNPB, dan kementerian terkait menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan cepat, terarah, dan terkoordinasi, pemerintah memperlihatkan kapasitasnya merespons bencana secara menyeluruh dan efektif.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
