Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis data menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi. Pendekatan ilmiah memungkinkan pemerintah dan aparat mengidentifikasi kawasan berisiko sebelum kebakaran terjadi, sehingga penanganan tidak lagi bergantung pada pemadaman setelah api meluas.
Kepolisian mendorong penggunaan analisis spasio-temporal yang menggabungkan informasi lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan. Melalui pendekatan tersebut, pola kebakaran berulang dapat dipelajari untuk menentukan prioritas patroli, kesiapan personel, serta langkah perlindungan wilayah yang paling rentan.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Herry Heryawan mengatakan bahwa upaya pengendalian harus bergerak dari pola reaktif menuju pencegahan terencana. Menurutnya, kemampuan membaca pola kebakaran diperlukan agar tindakan lapangan dilakukan sebelum api berkembang menjadi bencana.
Urgensi pendekatan tersebut terlihat dari simulasi pola karhutla selama 2006 hingga 2025 di Kabupaten Pelalawan, Riau. Hasil analisis yang dipaparkan Herry menunjukkan rata-rata 362 titik panas pada tahun terjadinya El Nino, sedangkan pada tahun lainnya tercatat 42 titik. Perbedaan itu memperlihatkan besarnya pengaruh kondisi iklim terhadap peningkatan risiko kebakaran.
Simulasi juga mengidentifikasi Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi. Informasi tersebut dapat membantu pemangku kepentingan mengarahkan sumber daya pencegahan secara lebih tepat, daripada menyebarkan personel dan peralatan tanpa mempertimbangkan tingkat ancaman masing-masing wilayah.
Herry mengatakan bahwa El Nino bukan satu-satunya faktor yang perlu diwaspadai. Kondisi lahan gambut, terutama penurunan tinggi muka air tanah, turut menentukan kerentanan terhadap kebakaran. Karena itu, pemantauan kelembapan gambut dan perbaikan tata kelola air menjadi bagian penting dari upaya pencegahan jangka panjang.
Polri turut mendorong skema satu kepolisian sektor dengan satu titik pemantauan tinggi muka air tanah. Program tersebut dilengkapi optimalisasi sekat kanal, sumur bor, embung, dan patroli terpadu. Langkah teknis ini penting karena lahan gambut yang mengering lebih mudah terbakar dan dapat menyulitkan proses pemadaman.
Sementara itu, Asisten Utama Operasi Kapolri, Komisaris Jenderal Roycke Harry Langie, memaparkan evaluasi kerawanan karhutla berdasarkan pola kejadian lima tahun terakhir. Di Sumatera Selatan, wilayah prioritas mencakup Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur.
Roycke juga menguraikan kesiapan operasional kepolisian di Sumatera Selatan melalui pengerahan 1.210 personel, termasuk 210 personel bantuan kendali operasi. Kesiapan tersebut disertai penguatan posko pengendalian dan sistem pemantauan agar informasi kerawanan dapat diterjemahkan menjadi tindakan cepat di lapangan.
Dukungan ilmu pengetahuan juga disampaikan akademisi Institut Pertanian Bogor, Profesor Bambang Hero Saharjo. Ia menekankan pentingnya pemantauan titik panas, arah angin, dan pergerakan asap untuk meningkatkan ketepatan penanganan sekaligus menjaga keselamatan petugas. Informasi lingkungan yang akurat juga diperlukan agar respons tidak menimbulkan risiko tambahan bagi masyarakat.
Sebagai penguatan, Polri mengembangkan Dashboard Green Policing yang mengintegrasikan data titik panas, cuaca, kondisi gambut, dan tingkat kerawanan wilayah. Sistem tersebut diarahkan untuk memperpendek jarak antara deteksi risiko dan tindakan pencegahan, termasuk koordinasi petugas serta penentuan lokasi yang membutuhkan perhatian segera.
Ancaman karhutla menyangkut keselamatan warga secara langsung. Berdasarkan data yang dipaparkan Herry, luas kebakaran di Indonesia selama Januari hingga Agustus 2026 mencapai 637.011 hektare, termasuk 126.431 hektare lahan gambut. Paparan yang sama mencatat 295.089 kasus infeksi saluran pernapasan akut di enam provinsi terdampak.
Kabut asap juga berpotensi mengganggu kegiatan belajar, transportasi, dan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, pencegahan perlu dipahami sebagai investasi perlindungan masyarakat, bukan semata urusan menjaga kawasan hutan. Peringatan dini harus disertai komunikasi risiko yang jelas agar warga mengetahui tindakan yang perlu dilakukan.
Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, instansi kehutanan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi penentu keberhasilan. Pemulihan gambut, pengembangan paludikultur, dan keterlibatan warga dalam pengawasan dapat membantu menekan risiko kebakaran berulang.
Pelaksanaan strategi berbasis data tetap membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan. Peta kerawanan harus diperbarui mengikuti perubahan cuaca, kondisi lahan, dan temuan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sarana pemantauan berfungsi serta informasi yang terkumpul dapat diakses oleh instansi terkait sesuai kewenangannya. Tanpa tindak lanjut yang jelas, teknologi hanya akan menjadi alat pencatatan, bukan instrumen perlindungan warga. Di tingkat desa, edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan dan mekanisme pelaporan dini perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan patroli. Keterlibatan masyarakat penting untuk menemukan gejala kebakaran lebih cepat, terutama di kawasan yang sulit dijangkau petugas dan memiliki keterbatasan infrastruktur pengawasan.
Keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari jumlah personel yang dikerahkan atau kecepatan memadamkan api. Ukuran yang lebih bermakna ialah berkurangnya kebakaran, terlindunginya kesehatan warga, dan terjaganya aktivitas masyarakat. Data baru memberikan manfaat ketika benar-benar menghasilkan tindakan pencegahan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada keselamatan seluruh warga.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
