Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa pengawasan ketat. Mulai 2026, evaluasi menyeluruh dan berlapis akan diperkuat guna memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal dan merata bagi masyarakat.
Penegasan ini sekaligus menjawab ekspektasi publik agar MBG dijalankan dengan standar tinggi, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas.
Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa MBG harus dilaksanakan dengan prinsip zero defect atau tanpa cacat, meskipun program ini merupakan operasi kemanusiaan berskala besar dengan kompleksitas tinggi.
“Tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi memastikan pemerataan penerima manfaat secara sempurna.
Presiden juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah, kata Prabowo, tidak akan ragu melakukan penyesuaian kebijakan berbasis temuan faktual agar tujuan besar MBG benar-benar tercapai.
Di tingkat daerah, dukungan terhadap penguatan evaluasi MBG juga disuarakan oleh Bupati Buol, Palu, H. Risharyudi Triwibowo. Ia menilai perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prosedur serta standar pelaksanaan merupakan kunci keberhasilan program.
“MBG adalah program strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, sehingga aspek kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Buol bersama Satuan Tugas MBG, lanjut Risharyudi, aktif memberikan masukan, saran, dan solusi teknis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Selain aspek gizi dan mutu makanan, perhatian serius juga diarahkan pada pengelolaan limbah.
“Seluruh SPPG agar mengelola sisa makanan dan sampah organik dengan baik. Hal ini penting mengingat operasional dapur MBG berpotensi menjadi salah satu penyumbang sampah organik dalam jumlah besar,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan evaluasi dampak MBG secara komprehensif. Evaluasi tersebut menitikberatkan pada ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.
Menurut dia, evaluasi akan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah MBG dilaksanakan, khususnya pada aspek pertumbuhan fisik.
“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” ujar Zulkifli Hasan.
Dengan pengawasan yang diperketat, evaluasi berbasis data, serta keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, MBG ditegaskan tidak dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah optimistis program ini akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
