Pemerintah Perkuat Koordinasi Daerah untuk Percepat Penetapan UMP 2027

oleh -1 Dilihat
banner 468x60

Jakarta — Pemerintah mempercepat koordinasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dengan memberikan kepastian jadwal bagi pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar proses penetapan upah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan kepastian bagi pekerja serta dunia usaha.

Berdasarkan mekanisme yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat 26 November 2026.

banner 336x280

Untuk tingkat kabupaten/kota, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan paling lambat 30 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi teknis dengan jajaran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, PP No. 49/2025, pada 21 November 2026,” kata Yassierli dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026).

Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan rincian pedoman beserta data statistik dari BPS sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran upah minimum.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal seluruh tahapan penetapan agar berjalan lancar dan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

Menurut Tito, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembicaraan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai kepentingan berdasarkan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Tito menjelaskan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk memastikan rekomendasi Dewan Pengupahan dapat diproses secara tepat waktu. Dengan demikian, imbuhnya, setiap tahapan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan.

Pemerintah berharap kepastian jadwal ini dapat mengurangi ketidakpastian informasi di tengah masyarakat. Pekerja dan pengusaha diharapkan mengikuti perkembangan kebijakan melalui kanal resmi pemerintah serta memanfaatkan forum dialog yang tersedia.

Penetapan yang terkoordinasi diharapkan mendukung terciptanya hubungan industrial yang kondusif menjelang pemberlakuan upah minimum tahun 2027.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.