Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir untuk menjaga kedaulatan pangan nasional. Kebijakan tersebut dijalankan melalui pengembangan lahan, perbaikan irigasi, mekanisasi, penyediaan benih dan pupuk, pendampingan petani, serta penguatan penyerapan hasil panen.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, menunjukkan langkah Indonesia membangun kemandirian di tengah ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi global.
“Saya menginterpretasikan satu pesan besar dari pidato Presiden, Indonesia sedang bergerak serentak di berbagai lini untuk mandiri. Ini adalah efek berantai,” ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, swasembada pangan menjadi ukuran mendasar dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Capaian itu tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga mencerminkan strategi menjaga kedaulatan nasional.
“Bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan selalu memiliki ketergantungan kepada bangsa lain. Karena itu, swasembada pangan bukan kebijakan pertanian biasa. Tapi ekspresi strategi politik kedaulatan,” imbuhnya.
Penguatan produksi turut diarahkan ke wilayah potensial di luar sentra pertanian yang selama ini berkembang. Pada 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan pertanian di Papua, termasuk Rp1,33 triliun di Papua Selatan.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan lahan, irigasi, alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, serta pembentukan brigade pangan. Pemanfaatan teknologi seperti drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, dan traktor juga diperluas.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan itu telah meningkatkan intensitas penanaman di Merauke.
“Di Merauke, indeks pertanaman meningkat dari 1,05 menjadi 1,82 hingga 2,00. Peningkatan tersebut membuat petani yang sebelumnya rata-rata hanya menanam sekali dalam setahun kini mampu melakukan penanaman hingga dua kali,” jelas Amran.
Produktivitas padi di Papua juga meningkat dari sekitar tiga ton menjadi tujuh ton per hektare. Secara nasional, penguatan sektor pertanian ditopang penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan kebijakan penyerapan gabah petani oleh Perum Bulog.
Pemerintah menilai kenaikan produksi harus diikuti distribusi yang efisien, kepastian penyerapan hasil panen, stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan petani. Ekosistem yang terintegrasi diperlukan agar swasembada berkembang menjadi fondasi kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
