Oleh: Oktovianus Mote*
Ketegasan negara dalam menindak aksi gangguan keamanan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak pernah absen dalam melindungi seluruh warga negara, termasuk di Papua. Rangkaian serangan terhadap fasilitas penerbangan sipil, rombongan kendaraan operasional PT Freeport Indonesia, hingga pekerja layanan publik menjadi momentum konsolidasi nasional bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, respons cepat dan terukur pemerintah mencerminkan komitmen kuat menjaga kedaulatan sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.
Langkah strategis segera diambil dengan memperkuat pengamanan di Bandara Koroway, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menyusul insiden penembakan pesawat perintis Smart Air. Bandara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar memiliki posisi vital sebagai jalur distribusi logistik, mobilitas tenaga kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok masyarakat. Penguatan personel TNI–Polri di titik ini bukan sekadar respons teknis, melainkan bagian dari desain perlindungan komprehensif agar akses masyarakat terhadap layanan dasar tetap terjamin. Negara menunjukkan kehadirannya secara konkret di ruang-ruang yang sebelumnya minim pengamanan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penambahan kekuatan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang dan masyarakat merasa aman. Pernyataan tersebut menandakan bahwa kebijakan keamanan dijalankan secara adaptif dan berbasis evaluasi lapangan. Pemerintah tidak menunggu situasi memburuk, melainkan bergerak cepat memperkuat titik-titik rawan demi mencegah eskalasi. Pendekatan preventif ini sekaligus memperlihatkan profesionalisme aparat dalam membaca dinamika keamanan di Papua.
Selain penguatan di sektor penerbangan, aparat keamanan juga bergerak sigap menangani insiden di area operasional PT Freeport Indonesia di Timika. Evakuasi korban dilakukan secara cepat dan penanganan medis diberikan secara optimal. Proses pengejaran terhadap pelaku menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum yang konsisten. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan bersenjata yang mengancam keselamatan prajurit maupun pekerja sipil harus diproses secara tegas dan akuntabel. Ketegasan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi instrumen menjaga tertib sosial dan menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi yang menopang kesejahteraan daerah.
Perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama dalam setiap operasi. Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin keamanan warga yang tidak terlibat konflik bersenjata. Penegasan tersebut memperlihatkan orientasi kebijakan keamanan yang humanis dan berbasis perlindungan warga. Aparat tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan kepercayaan terhadap negara tetap terpelihara.
Satgas Operasi Damai Cartenz juga menunjukkan profesionalisme dalam mengungkap dugaan keterlibatan kelompok bersenjata tertentu dalam insiden penembakan. Pendekatan berbasis intelijen, investigasi menyeluruh, dan koordinasi lintas institusi memperlihatkan bahwa penegakan hukum dijalankan secara sistematis. Negara bekerja dengan data, bukti, dan prosedur yang sah, sehingga setiap langkah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Hal ini sekaligus mengirim pesan jelas bahwa ruang bagi aksi teror dan intimidasi semakin sempit.
Narasi besar yang perlu ditegaskan adalah bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang berhak atas keamanan, pembangunan, dan masa depan yang sejahtera. Aksi-aksi separatis tidak boleh menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang selama ini terus digencarkan pemerintah. Dengan stabilitas keamanan yang terjaga, investasi dapat berjalan, distribusi logistik lancar, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kehadiran negara. Ketegasan terhadap OPM justru menjadi prasyarat agar agenda kesejahteraan dapat terus dilanjutkan tanpa gangguan.
Pendekatan tegas yang diambil pemerintah tidak berdiri sendiri. Ia disertai prinsip akuntabilitas, penghormatan terhadap hukum, dan koordinasi antarinstansi yang solid. Sinergi TNI–Polri bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain mencerminkan kesatuan visi bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Negara hadir bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan tata kelola yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Kecaman terhadap aksi OPM harus dipahami sebagai sikap moral sekaligus politik yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama negara. Tidak ada ruang kompromi terhadap tindakan yang mengancam nyawa, menimbulkan rasa takut, dan mengganggu ketertiban umum. Ketegasan aparat dalam menegakkan hukum mencerminkan komitmen negara untuk melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi serta memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Konsistensi dalam penindakan juga penting untuk membangun efek jera dan menegaskan bahwa supremasi hukum berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian, sebagai fondasi bagi terciptanya kedamaian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, penguatan pengamanan di Papua adalah wujud konkret dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ketika negara bertindak cepat, profesional, dan terukur, masyarakat memperoleh kepastian bahwa keamanan mereka menjadi prioritas. Papua yang aman adalah Papua yang maju, dan Papua yang maju adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang kuat. Dalam kerangka itulah, langkah mengecam dan menindak tegas aksi gangguan keamanan oleh OPM bukan sekadar respons situasional, melainkan fondasi strategis menuju stabilitas, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.
*Penulis merupakan Tokoh Pemuda Papua dan Ketua Forum Pemuda Adat
