Jakarta – Pemerintah terus memperluas dan mengintensifkan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan sektor kesehatan nasional.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen negara dalam membangun modal manusia melalui jaminan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh warga setiap tahun sepanjang hidupnya.
Presiden menyampaikan bahwa lebih dari 70 juta masyarakat telah menerima layanan pemeriksaan gratis sejak program ini dijalankan.
CKG disebut sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer yang dirancang menjadi hak dasar seluruh rakyat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Presiden menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan langkah populis, melainkan strategi rasional untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui deteksi dini penyakit.
“Ini adalah program peningkatan produktivitas. Para ahli saya menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kita akan menghemat miliaran dolar AS,” tegas Presiden Prabowo.
Selain memperkuat skrining, pemerintah juga mempercepat pemerataan akses obat dengan membangun 83.000 apotek desa yang menyediakan obat generik bersubsidi langsung bagi masyarakat.
Hipertensi dan diabetes yang dikenal sebagai silent killer menjadi perhatian utama karena kerap berkembang tanpa gejala.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, mengungkapkan masih banyak warga yang tidak menyadari dirinya mengidap penyakit kronis.
“Kami menemukan peserta dengan kadar gula darah sampai 400. Artinya banyak yang sudah bermasalah tapi tidak merasakan gejala. Kalau dibiarkan, bisa berujung cuci darah, operasi jantung, bahkan stroke. Inilah pentingnya CKG,” ujarnya di Jakarta.
Ia mengingatkan pemeriksaan perlu dilakukan setidaknya setahun sekali.
“Bisa jadi tahun lalu tekanan darah normal, tahun ini sudah tinggi. Karena itu jangan berhenti cek kesehatan,” tegasnya.
Untuk memperluas jangkauan, layanan tidak hanya dilakukan di puskesmas dan sekolah, tetapi juga menyasar komunitas seperti kampung nelayan, kelompok tani, hingga pekerja informal.
“Kami datang langsung ke tempat masyarakat berada, supaya akses layanan makin mudah,” jelas Endang.
Di daerah, langkah serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Sucipto, mengatakan pihaknya menargetkan partisipasi 46 persen tahun ini.
“Di tahun ini kita ditargetkan 46 persen. Karena itu kita lakukan gebyar-gebyar di desa agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” ujarnya.
Ia menambahkan deteksi dini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. “Semakin awal kita tahu kondisi kesehatan masyarakat, semakin baik penanganannya. Harapannya tentu umur harapan hidup bisa meningkat,” pungkasnya.
