Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan internasional, koordinasi kedua lembaga menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan.
“Kita tetap optimis melihat ekonomi kita ini. Kami akan all out menjaga stabilitas dari nilai tukar kita,” ujar Destry.
Destry juga menekankan bahwa upaya stabilisasi rupiah tidak hanya bergantung pada suku bunga.
“Sekarang tentunya untuk kita mendorong ekspor, tentu itu kita harus berdiskusi dengan pemerintah kira-kira komoditas unggulan apa yang bisa kita dorong ke depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan sektor riil, khususnya untuk meningkatkan ekspor serta memperkuat pasokan devisa nasional.
Dalam menghadapi dinamika pasar keuangan, Destry menegaskan bahwa “keputusan suku bunga akan bergantung pada data” sehingga kebijakan moneter dapat disesuaikan dengan perkembangan inflasi, nilai tukar, dan kondisi ekonomi.
Pendekatan tersebut sekaligus menjaga kredibilitas BI dalam menjalankan mandat stabilitas moneter secara terukur.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan APBN tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi.
“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir,” ujar Suahasil.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Suahasil menyatakan bahwa APBN harus mampu menjalankan fungsi pembangunan dan perlindungan masyarakat. Ia menegaskan, “APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya.”
Menurutnya, kredibilitas fiskal merupakan modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional.
“APBN harus dijalankan dengan cukup fleksibel, karena harus bisa beradaptasi dengan yang namanya kondisi dunia yang berubah,” ujarnya.
Fleksibilitas tersebut diperlukan agar pemerintah mampu merespons gejolak geopolitik, perubahan harga komoditas, dan tantangan ekonomi global tanpa mengabaikan kesehatan fiskal.
Sinergi pemerintah dan BI menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan yang terkoordinasi, pengelolaan APBN yang kredibel, serta langkah stabilisasi moneter yang konsisten, Indonesia terus memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
