PAPUA – Pemerintah mempercepat renovasi ribuan rumah tidak layak huni di Papua sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan dan komitmen menghadirkan kesejahteraan hingga wilayah timur Indonesia. Program ini menjadi bagian strategis dari agenda nasional sektor perumahan yang menempatkan hunian layak sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan responsif mendukung realisasi program tersebut.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun masa depan masyarakat. Hunian yang layak adalah hak dasar warga dan menjadi prioritas pemerintah,” ujar Tito Karnavian.
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan regulatif yang konkret melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditetapkan melalui peraturan kepala daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik turut mempercepat proses perizinan sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan.
Di Papua, program ini dijalankan secara progresif. Pada 2026 direncanakan pembangunan sekitar 14 ribu unit rumah, termasuk 2.100 unit renovasi rumah pada tahap awal yang dimulai Maret. Selain itu, lima unit rumah susun dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom sebagai solusi hunian modern dan terencana di kawasan perkotaan.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi dalam mendukung percepatan tersebut. “Kami berkomitmen memastikan bantuan renovasi dan pembangunan rumah berjalan tepat sasaran. Ini adalah momentum penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan hunian di Papua terus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pendekatan yang ditempuh tidak hanya pembangunan baru, tetapi juga renovasi menyeluruh agar rumah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Program ini juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Kegiatan konstruksi menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan sektor usaha material bangunan. Dengan demikian, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas tempat tinggal maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Percepatan renovasi rumah di Papua menegaskan bahwa transformasi pembangunan nasional berjalan inklusif dan berkeadilan. Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin solid, Papua bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera melalui fondasi dasar kehidupan: rumah yang layak, sehat, dan bermartabat.
