Jakarta – Pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial melalui pengembangan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan melalui integrasi data kependudukan dan layanan publik. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat registrasi Perlinsos Digital agar pelaksanaan program berjalan optimal. Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan digitalisasi pemerintahan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-government, atau Government Technology (GovTech). Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, Perlinsos menjadi salah satu sektor pertama yang menerapkan sistem digital tersebut. Integrasi data kependudukan berbasis KTP elektronik dan biometrik memungkinkan identitas masyarakat terhubung dengan berbagai layanan pemerintah, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanahan, dan kendaraan bermotor.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mencocokkan data calon penerima bansos dengan informasi kepemilikan aset untuk menentukan kelayakan bantuan.
“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa dikategorikan bantuan dalam bentuk tunai atau layak bantuan untuk nontunai atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” jelas Tito.
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar. Jumlah agen yang mendaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan sekitar 502 ribu agen telah aktif. Aceh dan Bali menjadi provinsi dengan capaian registrasi tertinggi, masing-masing sebesar 51,25 persen dan 50,73 persen.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meminta pemda mengoptimalkan peran agen untuk mempercepat registrasi masyarakat. Ia menilai jumlah agen yang terdaftar harus diikuti keterlibatan nyata di lapangan.
“Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50 persen yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak,” ujar Gus Ipul.
Perlinsos Digital diharapkan memperkuat ketepatan bantuan sekaligus mendukung upaya pemerintah menekan kemiskinan dan stunting di daerah. (*)
