Oleh: Catur Ronggo*)
Pemerintah melaksanakan perubahan pendekatan dalam penangkanan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah tidak hanya mengerahkan kekuatan pemadaman, tetapi mulai memperkuat pengawasan konsesi, menjatuhkan sanksi administratif, serta membuka ruang penegakan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran. Pendekatan berlapis ini penting karena karhutla bukan sekadar persoalan api, melainkan menyangkut tanggung jawab pengelolaan lahan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian langsung terhadap penanganan karhutla dengan memerintahkan aparat terkait untuk mengusut dan menindak korporasi yang terbukti melanggar aturan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Negara tidak boleh membiarkan kebakaran berulang menjadi rutinitas tanpa ada evaluasi terhadap pihak yang memiliki kewajiban menjaga areal konsesinya.
Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus ditindak berdasarkan bukti. Pesan yang disampaikan pemerintah adalah apabila ditemukan tindakan pidana yang melanggar ketentuan dan menyebabkan kebakaran, proses hukum harus berjalan. Prinsip ini penting karena memberikan kepastian bahwa penanganan karhutla tidak diarahkan untuk menghukum pihak tertentu secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kementerian Kehutanan Ardi Risman menjelaskan bahwa sanksi administratif dapat memaksa perusahaan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus memulihkan area terdampak. Untuk perusahaan yang mengalami kebakaran luas dan berulang, pemerintah dapat membekukan perizinan berusaha dan menerapkan paksaan pemerintah. Menurut Ardi, kewajiban tersebut tidak berhenti setelah sanksi diberikan karena pelaksanaannya tetap diawasi dan dievaluasi.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen administratif sebagai garis depan pencegahan. Perusahaan tidak hanya dituntut memadamkan api ketika kebakaran terjadi, tetapi juga wajib memiliki sistem pencegahan, sarana pengendalian, sumber daya manusia, dan kesiapan menghadapi risiko. Dengan demikian, sanksi dapat berfungsi sebagai alat koreksi sebelum persoalan berkembang menjadi kerugian lingkungan dan sosial yang lebih besar.
Penegakan tersebut semakin kuat dengan keterlibatan aparat penegak hukum. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri menindak korporasi apabila ditemukan pelanggaran, termasuk tidak memenuhi kewajiban pencegahan atau terdapat modus pembakaran lahan. Pernyataan itu menunjukkan koordinasi antara kebijakan administratif dan proses pidana. Perusahaan yang telah diberi kewajiban tidak dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi.
Perkembangan terbaru memperlihatkan Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan. Hasil pengawasan menemukan kebakaran pada areal kelolaan dengan total luas 1.511,55 hektare. Salah satu perusahaan, PT MPK, dikenai pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran dinilai luas dan berulang. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan penindakan mulai diterjemahkan menjadi tindakan konkret.
Pada saat yang sama, pemerintah memperluas pemeriksaan terhadap perusahaan pemegang konsesi. Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyebut sekitar 335 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi, dengan luasan area terbakar hampir 85 ribu hektare. Angka tersebut masih membutuhkan proses verifikasi, sehingga penting bagi publik membedakan antara indikasi awal dan kesimpulan hukum. Justru proses verifikasi itulah yang membuat penegakan hukum dapat berjalan secara objektif.
Selain penegakan hukum, dimensi pencegahan perlu terus diperkuat melalui kewajiban perusahaan menjaga kanal, sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, dan kesiapan personel. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai risiko kebakaran dapat diterima masyarakat secara cepat. Dengan pencegahan yang kuat, sanksi tidak semata menjadi hukuman setelah kejadian, tetapi menjadi instrumen untuk membangun budaya kepatuhan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan.
Pendekatan pemerintah juga tidak berhenti pada penindakan setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan, pemantauan titik api, pemadaman, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus menjadi satu rangkaian kebijakan. Presiden bahkan memerintahkan penguatan penanganan karhutla di sejumlah wilayah, sementara armada pemadaman dari udara terus disiagakan untuk mencegah api meluas. Langkah terpadu ini penting karena keterlambatan respons dapat memperbesar dampak terhadap masyarakat.
Karhutla membawa konsekuensi luas, mulai dari gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kerusakan ekosistem. Karena itu, keberanian pemerintah menjatuhkan sanksi harus dipandang sebagai upaya menjaga kepentingan publik. Ketegasan hukum juga dapat menjadi sinyal kepada pelaku usaha bahwa kepastian investasi harus berjalan bersama kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.
Pada akhirnya, negara hadir bukan hanya ketika turun memadamkan api, tetapi juga ketika memastikan ada aturan yang dipatuhi, perusahaan diawasi, dan pelanggaran diproses. Kombinasi sanksi administratif, penegakan pidana, pengawasan konsesi, serta penguatan operasi lapangan menunjukkan bahwa pemerintah membangun pendekatan yang lebih menyeluruh. Konsistensi langkah tersebut menjadi modal penting untuk memutus siklus karhutla dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Dengan ketegasan dan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah menunjukkan komitmen menghadirkan negara yang melindungi masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam Indonesia.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
