Oleh : Abdul Razak)*
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang harus dijaga melalui penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Dalam kehidupan bernegara, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, intimidasi, maupun provokasi yang berpotensi menggeser penyampaian aspirasi dari ruang demokratis menjadi konflik sosial.
Dinamika politik dan aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di sejumlah wilayah pada perayaan Hari Pahlawan memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas keamanan. Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menyampaikan berbagai tuntutan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga penguatan supremasi sipil. Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih menjadi sarana masyarakat untuk mengawal kebijakan publik dan menyampaikan kepentingan yang dirasakan secara langsung.
Di Surabaya, aksi yang melibatkan hampir 3.000 peserta dari berbagai organisasi, komunitas, dan perguruan tinggi berlangsung di kawasan Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya. Meskipun sempat menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan dan pengalihan arus lalu lintas, kegiatan tersebut berlangsung tertib hingga selesai. Koordinator lapangan aksi, Daniel Situmorang, serta Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rakan Naufal Alief, menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengawalan terhadap persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak selalu identik dengan gangguan keamanan. Sepanjang dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan, penyampaian pendapat justru dapat menjadi instrumen partisipasi publik yang konstruktif. Karena itu, upaya menjaga ketertiban tidak semestinya dipahami sebagai pembatasan terhadap kritik, melainkan sebagai langkah untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berlangsung tanpa ancaman terhadap keselamatan siapa pun.
Di sisi lain, perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya potensi eskalasi ketika aksi yang sebelumnya berlangsung tertib mengalami perubahan situasi pada malam hari. Insiden pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan dapat mengancam keselamatan masyarakat sekaligus mengganggu ruang penyampaian pendapat.
Dalam penanganan situasi tersebut, Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa personel kepolisian bersama kendaraan taktis berada di luar lingkungan kampus UGM, tepatnya di Jalan Cik Ditiro, dengan jarak sekitar 30–50 meter dari batas kampus. Aparat juga disebut tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon dalam pengamanan di sekitar area tersebut. Penjelasan ini menjadi bagian dari pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai tindakan pengamanan di lapangan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.), Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa situasi keamanan nasional secara umum masih terkendali dan aktivitas pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban. Dalam pelaksanaannya, seluruh aparatur negara perlu mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kepatuhan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.
Penguatan keamanan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan sipil. Aparat memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat dan fasilitas umum, tetapi setiap tindakan pengamanan juga perlu memperhatikan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, transparansi, serta akuntabilitas. Penanganan terhadap individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum harus dilaksanakan secara objektif dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pendekatan demikian penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.
Selain aspek pengamanan, ancaman provokasi dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi juga perlu menjadi perhatian. Dalam situasi politik yang dinamis, informasi yang beredar melalui media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan memperbesar kesalahpahaman. Potongan video tanpa konteks, narasi yang tidak akurat, maupun informasi yang belum dikonfirmasi berpotensi memicu ketegangan. Oleh karena itu, pemerintah, media massa, dan masyarakat perlu memperkuat literasi informasi serta mengedepankan verifikasi sebelum menyebarluaskan suatu pemberitaan.
Peran media dan tokoh masyarakat juga penting dalam menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Pemberitaan yang faktual, berimbang, dan memberikan konteks dapat membantu masyarakat memahami perkembangan situasi secara objektif. Sementara itu, dialog antara pemerintah, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus dibuka agar aspirasi tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kebijakan yang transparan dan responsif.
Menjaga kebebasan berpendapat bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu memastikan perlindungan hak konstitusional, masyarakat bertanggung jawab menyampaikan aspirasi secara damai, dan aparat menjalankan kewenangan secara profesional. Kekerasan, intimidasi, dan provokasi tidak boleh menjadi bagian dari proses demokrasi karena berpotensi merugikan kepentingan publik yang lebih luas.
Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi tanpa perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa dan berkeadilan. Dengan memperkuat dialog, menjamin kebebasan sipil, menjaga keamanan, serta mendorong penegakan hukum yang transparan, Indonesia dapat memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka, aspirasi masyarakat terlindungi, dan stabilitas nasional terpelihara.
)* Analis Kebijakan
