Oleh: Rivka Mayangsari*)
Ketegangan geopolitik global kembali memuncak setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan Israel. Eskalasi konflik di kawasan strategis Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dan rantai distribusi pangan dunia. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di jalur yang terkendali.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi. Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan APBN dalam meredam transmisi dampak konflik, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap gejolak global. Menurut Haryo, berbagai kebijakan yang saat ini dijalankan bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Intervensi ini dirancang untuk menahan tekanan harga bahan pokok yang berpotensi meningkat akibat gangguan distribusi global. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan menjelang momentum Idulfitri guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi musiman.
Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Haryo memastikan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 mencapai US$ 154,6 miliar, angka yang dinilai relatif aman sebagai instrumen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketahanan cadangan devisa ini menjadi tameng penting dalam menghadapi potensi tekanan eksternal dan arus modal keluar yang kerap menyertai ketidakpastian global.
Di sisi keamanan nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut menyoroti dampak konflik global terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, karena gejolak geopolitik diyakini memiliki efek rambatan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, Listyo menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diiringi dengan optimisme dan kerja sama seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, menjaga iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan, aktivitas ekonomi akan terganggu dan kepercayaan investor melemah. Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
Listyo juga mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung program Astacita serta agenda hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi dinilai sebagai strategi fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi eksternal. Dengan memperkuat nilai tambah di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan agar pemerintah tidak meremehkan potensi dampak lanjutan dari konflik tersebut. Menurutnya, eskalasi di sekitar Selat Hormuz dapat berkembang menjadi gelombang geoekonomi yang menghantam perekonomian nasional melalui lonjakan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, ia mendorong langkah luar biasa yang cepat dan terarah.
Langkah pertama yang disarankan adalah realokasi anggaran. Pemerintah diminta menyisir proyek-proyek yang dinilai kurang strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai energi serta subsidi pangan. Kebijakan ini dipandang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat bawah ketika tekanan harga mulai terasa. Dengan penguatan perlindungan sosial, dampak langsung terhadap kelompok rentan dapat diminimalkan.
Langkah kedua menyangkut diplomasi energi. Pemerintah didorong untuk mencari sumber pasokan minyak dari wilayah yang tidak terdampak konflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang berisiko terganggu. Diversifikasi pasokan energi menjadi strategi penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan energi dalam negeri tetap terjaga.
Langkah ketiga berkaitan dengan kebijakan moneter. Amin meminta Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dari potensi arus keluar modal tanpa menaikkan suku bunga secara agresif. Kebijakan suku bunga yang terlalu ketat dikhawatirkan dapat menekan pertumbuhan kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyadari besarnya tantangan global yang sedang dihadapi. Namun di balik tantangan, terdapat peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Koordinasi fiskal dan moneter, penguatan perlindungan sosial, stabilitas keamanan, serta percepatan transformasi ekonomi menjadi pilar utama dalam menghadapi gejolak global.
Indonesia bukanlah negara yang pasif terhadap dinamika global. Dengan cadangan devisa yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta dukungan seluruh elemen bangsa, ekonomi nasional diyakini mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah tekanan eksternal. Di tengah bayang-bayang konflik, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
*) Pemerhati ekonomi
