Oleh: Ahmad Fadhil )*
Bulan suci Ramadan selalu hadir sebagai momentum spiritual yang sarat dengan nilai ketenangan, pengendalian diri, dan penguatan solidaritas sosial. Namun di tengah suasana religius tersebut, ruang publik juga tidak sepenuhnya steril dari potensi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kelompok tertentu kerap memanfaatkan momentum keagamaan untuk menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Provokasi semacam ini sering kali dikemas melalui isu-isu sensitif seperti praktik ibadah, perbedaan keyakinan, hingga penggunaan ruang publik selama Ramadan. Karena itu, menjaga kewarasan sosial selama bulan suci menjadi tanggung jawab bersama agar semangat ibadah tidak tercemar oleh agenda yang beraroma teror sosial maupun tekanan kelompok.
Dalam konteks tersebut, imbauan Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i menjadi sangat relevan sebagai fondasi menjaga ketenangan Ramadan. Pentingnya membangun harmoni dan persatuan melalui sikap saling menghormati antara umat Islam yang menjalankan puasa dan masyarakat yang tidak berpuasa. Pandangan ini mencerminkan pendekatan moderasi beragama yang menempatkan penghormatan terhadap perbedaan sebagai prinsip dasar kehidupan bersama. Ketika masyarakat memahami bahwa ibadah puasa adalah ruang spiritual personal yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, maka potensi gesekan sosial dapat ditekan. Dalam konteks melawan provokasi, kesadaran semacam ini menjadi benteng sosial yang efektif untuk mencegah lahirnya ketegangan yang sengaja dipelihara oleh kelompok ekstrem.
Lebih jauh, gagasan tentang penghormatan dua arah yang disampaikan pemerintah memperlihatkan perspektif yang matang dalam mengelola keberagaman. Umat yang berpuasa diingatkan untuk tetap menyadari realitas sosial bahwa tidak semua warga menjalankan ibadah yang sama. Kesadaran tersebut penting agar praktik keagamaan tidak berubah menjadi tekanan sosial yang justru membuka ruang provokasi.
Provokasi selama Ramadan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia sering kali muncul dalam bentuk tekanan moral, penghakiman sosial, hingga tindakan intimidatif yang mengatasnamakan moralitas agama. Praktik semacam ini pada akhirnya menciptakan ketegangan yang bertentangan dengan esensi Ramadan sebagai bulan pengendalian diri. Dalam konteks inilah negara perlu hadir memastikan bahwa praktik keagamaan tidak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi tindakan represif terhadap kelompok lain. Ketegasan pemerintah menjadi penting untuk memastikan ruang publik tetap inklusif dan bebas dari tekanan kelompok yang mencoba memaksakan tafsir keagamaan tertentu.
Sikap tersebut tercermin dari dukungan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terhadap kebijakan pemerintah yang melarang sweeping rumah makan selama Ramadan. Perspektif ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan arus utama tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan penyisiran yang sering dijadikan alat provokasi. Sweeping rumah makan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berpotensi memunculkan rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ketika tindakan tersebut dibiarkan, ruang publik dapat berubah menjadi arena intimidasi yang justru mencederai nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi hikmah dan kebijaksanaan. Karena itu, dukungan tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa provokasi tidak memiliki tempat dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Dalam kerangka yang lebih luas, pelarangan sweeping merupakan bagian dari upaya mencegah eskalasi konflik berbasis identitas. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa tindakan vigilante sering kali menjadi pintu masuk bagi konflik horizontal yang lebih besar. Ketika kelompok tertentu merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan tekanan terhadap pihak lain, stabilitas sosial menjadi sangat rentan terganggu. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang menutup ruang bagi praktik penyisiran adalah langkah preventif yang sangat strategis. Negara tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa bulan suci tidak dimanfaatkan sebagai panggung bagi provokasi yang berpotensi menciptakan ketakutan kolektif.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk melakukan penyisiran rumah makan selama Ramadan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran aktif dalam menjaga kedamaian ibu kota selama bulan suci. Ketika pemerintah secara tegas menutup peluang bagi aksi sweeping, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi sangat jelas bahwa praktik intimidatif tidak akan ditoleransi.
Pendekatan tegas namun tetap inklusif merupakan strategi efektif dalam mencegah provokasi berkembang menjadi ancaman keamanan. Ketika pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten, ruang bagi kelompok provokatif untuk memainkan isu keagamaan menjadi semakin sempit. Stabilitas sosial selama Ramadan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi yang kondusif, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa dibayangi tekanan sosial maupun intimidasi.
Menjaga Ramadan tetap sejuk adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui kebijakan yang melindungi masyarakat dari tindakan provokatif dan intimidatif. Dukungan dari seluruh pihak memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa provokasi yang beraroma teror sosial harus dicegah sejak dini. Masyarakat juga perlu memperkuat literasi sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Dengan sikap saling menghormati dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, Ramadan dapat kembali pada esensinya sebagai bulan kedamaian yang memperkuat persatuan bangsa.
)* Analis Kebijakan Publik Bidang Keamanan Nasional
