Oleh: Arif Taufik )*
Pemerintah terus mempercepat hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utamanya. Strategi ini dirancang untuk memastikan transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan nilai tambah dan pembangunan industri berkelanjutan.
Langkah konkret terlihat dari pelaksanaan groundbreaking enam proyek hilirisasi oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di 13 lokasi dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
Secara keseluruhan, proyek fase pertama ini diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk energi, pangan, mineral, dan logam, guna memperkuat struktur industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategis pemerintah yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Ia menilai tahap awal proyek diharapkan memberikan dampak nyata melalui penciptaan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global.
Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalam pengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama Pertamina meresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kilo liter per hari. Proyek ini dirancang untuk mendukung ketahanan energi sekaligus memperkuat rantai nilai industri nasional berbasis bahan bakar nabati.
Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, berpandangan bahwa proyek bioetanol akan menghadirkan manfaat multipihak. Selain meningkatkan ketahanan energi dan menekan ketergantungan impor, proyek tersebut dinilai mampu mengurangi emisi karbon serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakat sekitar.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bukan hanya agenda industri, tetapi juga strategi pembangunan wilayah. Diversifikasi produk berbasis komoditas domestik memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat hulu, termasuk petani dan pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, dukungan terhadap transisi energi juga menguat dari kalangan masyarakat sipil. Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian energi. Rekomendasi ini disusun bersama sejumlah organisasi dan lembaga riset untuk mendukung target energi terbarukan nasional.
Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 GW dalam satu dekade realistis apabila dilaksanakan dengan program yang terstruktur dan konsisten. Ia melihat energi surya bukan hanya sebagai sumber listrik bersih, melainkan juga sebagai basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantai pasok, dan pengembangan sumber daya manusia.
Potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt membuka ruang besar bagi penguatan industri domestik. Dengan kapasitas terpasang yang masih terbatas, percepatan pembangunan PLTS dinilai akan memperluas investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan produktivitas daerah, termasuk wilayah terpencil.
Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan hilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta insentif fiskal menjadi instrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industri manufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri.
Integrasi antara pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkit surya memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau. Hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi diperluas hingga pembentukan rantai nilai lengkap yang menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi. Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membangun basis industri masa depan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan global.
Sinergi antara kebijakan pemerintah, investasi BUMN, dan dukungan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bergerak dalam kerangka yang terintegrasi. Industrialisasi tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik, melainkan sebagai ekosistem yang menyatukan pengolahan sumber daya, inovasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan.
Melalui konsistensi kebijakan dan implementasi yang disiplin, penguatan hilirisasi energi bersih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Langkah yang dilakukan pemerintah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi energi bersih di kawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dirasakan secara luas dan berkeadilan di seluruh wilayah Tanah Air.
*) Analis Ekonomi Politik Energi
