Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Hingga September 2026, program ini melibatkan lebih dari satu juta pegawai dan relawan. Rantai pasoknya juga membuka peluang bagi puluhan ribu pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memasok kebutuhan pangan di berbagai wilayah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa manfaat MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan UMKM, petani, dan peternak dalam rantai pasok program, dengan tetap memastikan bahan pangan memenuhi standar keamanan.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” ujar Sudaryono.
Berdasarkan data BGN hingga September 2026, sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan terlibat dalam pelaksanaan MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 86.120 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 941.878 relawan. Data ini menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional program di berbagai daerah.
Dampak ekonomi juga terlihat dari keterlibatan pemasok. Data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 63.608 pemasok di 37 provinsi. Sebanyak 52.689 di antaranya merupakan UMKM, disusul 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih. Keterlibatan ini membuka peluang pasar bagi produk lokal, mulai dari beras, telur, daging, ikan, sayuran, hingga buah-buahan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah terus membenahi tata kelola MBG, memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memperkuat keamanan dan mutu makanan.
“Tentunya Pemerintah juga akan menertibkan data penerima manfaat dan menegaskan penindakan terhadap penyimpangan agar pelaksanaan program berjalan lebih baik sampai dengan wilayah 3T,” Jelasnya.
Penguatan kemitraan dengan UMKM, koperasi, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal menjadi penting agar manfaat ekonomi MBG semakin merata. Dengan pengawasan yang konsisten, tata kelola transparan, dan standar keamanan pangan yang terjaga, program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan gizi sekaligus memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. (*)
