Oleh : Aditya Permana )*
Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis pada pekan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan internasional, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun diplomasi aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.
Kehadiran Presiden Prabowo di Paris bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi besar memperluas kerja sama strategis Indonesia dengan negara-negara mitra utama dunia. Pemerintah memahami bahwa hubungan bilateral yang kuat akan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pertahanan, hingga membuka akses transfer teknologi modern bagi Indonesia.
Langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron juga mencerminkan penghormatan terhadap hubungan diplomatik antarnegara yang telah terjalin erat. Undangan tersebut sejatinya telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu dan menjadi bagian dari kesinambungan komunikasi bilateral kedua kepala negara. Dalam konteks diplomasi internasional, konsistensi menjaga hubungan baik dengan negara mitra strategis merupakan langkah penting yang menunjukkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Menurutnya, Presiden Prabowo hadir di Paris sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan bilateral kedua negara sekaligus balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi yang dijalankan pemerintah berlangsung secara terukur, berkesinambungan, dan memiliki tujuan strategis yang jelas.
Hubungan Indonesia dan Prancis memang terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup pertahanan, pendidikan, energi, teknologi, hingga industri strategis. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa yang memiliki kapasitas besar dalam mendukung modernisasi nasional.
Dalam pertemuan sebelumnya di Paris pada April 2026, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai peluang penguatan kerja sama bilateral, termasuk sektor pertahanan. Indonesia selama ini menjalin kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata dengan Prancis, dan pemerintah ingin memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada aspek pembelian semata, melainkan juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia nasional.
Kerja sama di bidang pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan kolaborasi dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dinilai penting untuk mempercepat penguasaan teknologi modern di Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo yang ingin mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul dan mandiri secara teknologi.
Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan diplomasi aktif Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga hadir sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day 2025 di Prancis. Kehormatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam percaturan global. Tidak semua kepala negara mendapatkan posisi terhormat dalam agenda kenegaraan strategis seperti itu.
Di tengah munculnya polemik terkait waktu kunjungan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, publik sejatinya perlu melihat persoalan ini secara lebih proporsional dan kenegaraan. Agenda diplomasi internasional tidak dapat dipandang secara sempit karena melibatkan komunikasi panjang antarnegara, penyesuaian jadwal pemimpin dunia, serta kepentingan strategis yang lebih besar bagi bangsa.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di sela-sela tugas negara yang diembannya.
Bahkan, pemerintah memastikan bahwa perhatian Presiden terhadap masyarakat tetap berjalan. Di tengah agenda luar negeri, Presiden Prabowo tetap menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap menjadi prioritas di tengah aktivitas diplomasi internasional.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia juga menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama super strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan diplomasi luar negeri memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo juga datang dari parlemen. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis negara yang tidak sepatutnya dipersempit menjadi polemik simbolik. Menurutnya, pemerintah sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, dan transfer teknologi dengan negara-negara besar dunia.
Kunjungan kerja ke Prancis menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dunia. Melalui hubungan bilateral yang semakin erat dengan Prancis, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperkuat pertahanan negara, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang di tingkat global.
)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik
