Oleh: Ardiansyah Pratama*
Ketegangan geopolitik dunia, ancaman gangguan rantai pasok, serta perubahan iklim mendorong berbagai negara meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan. Sedikitnya 33 negara telah mengimbau masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan pokok sebagai langkah menghadapi keadaan darurat. Di tengah situasi tersebut, Indonesia menyatakan memiliki bekal yang relatif kuat melalui produksi dalam negeri, cadangan beras pemerintah, dan penguatan ekosistem pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kondisi pangan nasional masih terjaga ketika sejumlah negara menghadapi ketidakpastian pasokan. Menurutnya, ketersediaan produksi domestik dan cadangan menjadi modal penting yang harus dipelihara agar Indonesia tidak mudah terdampak gejolak internasional. Kekhawatiran terhadap krisis bukan tanpa alasan. Inggris, Jepang, dan sejumlah negara lain telah menyarankan warganya menyimpan kebutuhan dasar untuk sedikitnya 72 jam atau tiga hari, bahkan sampai satu pekan apabila memungkinkan.
Amran menjelaskan, Indonesia mempunyai sejumlah sumber ketersediaan beras, mulai dari cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog, tanaman padi yang siap dipanen, hingga persediaan pada sektor hotel, restoran, dan katering atau horeka. Berdasarkan data per 26 Oktober 2026, stok beras pemerintah tercatat sekitar 4,5 juta ton. Selain itu, potensi produksi dari standing crop diperkirakan mencapai 10 juta ton, sementara stok di sektor horeka juga disebut berada pada kisaran 10 juta ton.
Jika seluruh komponen tersebut dihitung, ketersediaan beras diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton. Dengan kebutuhan beras sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah menilai posisi persediaan tersebut memberi ruang untuk menjaga pasokan ketika terjadi tekanan dari luar negeri. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mempertahankan stabilitas pangan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terganggunya distribusi kebutuhan pokok akibat konflik internasional.
Amran menyebut kekuatan itu berkaitan erat dengan keberhasilan Indonesia mempertahankan swasembada beras tanpa impor. Menurut dia, kemandirian pangan bukan sekadar capaian produksi, melainkan perlindungan strategis ketika perdagangan internasional menghadapi gangguan. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan impor dapat menjadi persoalan serius apabila negara produsen menahan ekspor atau konflik menghambat jalur perdagangan. Karena itu, swasembada perlu dijaga melalui peningkatan hasil panen, penguatan cadangan, dan perlindungan terhadap petani.
Dalam setahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menjalankan langkah penguatan produksi, antara lain optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, serta peningkatan produktivitas. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produksi beras, memperkuat ketersediaan domestik, dan mempertahankan kondisi tanpa impor beras sebagaimana disampaikan Amran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan harus dibangun melalui kebijakan yang saling mendukung, bukan hanya mengandalkan hasil panen pada satu musim.
Perbaikan irigasi membantu menjaga ketersediaan air, pompanisasi membuka peluang pengolahan lahan yang sebelumnya terkendala, sedangkan benih unggul diharapkan meningkatkan hasil dan mutu produksi. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian akses sarana produksi, pendampingan, dan pasar agar peningkatan produksi dapat berkelanjutan. Amran menegaskan bahwa rasa syukur atas kondisi pangan yang relatif aman harus berjalan bersama kewaspadaan. Produksi perlu terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan petani dilindungi karena keberhasilan pangan nasional bertumpu pada kerja petani serta kehadiran negara.
Penguatan ketahanan pangan juga membutuhkan dukungan pembiayaan dan keterhubungan usaha di sepanjang rantai pasok. Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI memiliki peran untuk membantu pengembangan ekosistem pangan melalui pembiayaan bagi pelaku usaha dari skala ultramikro hingga korporasi. Dalam ekosistem BRI, pembiayaan dapat diberikan melalui segmen ultramikro yang melibatkan PNM dan Pegadaian, kemudian diteruskan ke usaha mikro, kecil, hingga korporasi.
Menurut Akhmad, pembiayaan sektor pangan tidak hanya dibutuhkan pada tahap produksi. Dukungan modal juga diperlukan untuk penyediaan benih dan pakan, peningkatan kapasitas, pengolahan hasil, pengemasan, modal kerja, distribusi, serta persediaan pedagang. Akhmad mencontohkan dukungan terhadap ekosistem peternakan sapi perah di Malang. Dalam rantai usaha tersebut, BRI dapat membiayai peternak sebagai produsen, koperasi yang mengelola fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, serta industri maupun offtaker yang menyerap hasil produksi.
Hingga akhir Triwulan II 2026, portofolio kredit BRI mencapai Rp1.645 triliun, dengan sekitar 75,1 persen disalurkan kepada segmen UMKM. Pada periode yang sama, sekitar 44 persen penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR diarahkan ke sektor pertanian dan perikanan. Akhmad menegaskan porsi pembiayaan UMKM harus dipertahankan sekurang-kurangnya 75 persen. BRI juga mengandalkan sekitar 30 ribu tenaga pemasar lapangan yang memiliki pemahaman terhadap berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan.
Sinergi pemerintah, lembaga keuangan, petani, koperasi, pengolah, distributor, dan pedagang menjadi faktor penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Pada akhirnya, cadangan yang besar dan produksi yang memadai perlu diikuti tata kelola yang baik, akses pembiayaan yang inklusif, serta distribusi yang lancar. Indonesia perlu menjaga momentum swasembada dengan terus meningkatkan produktivitas, memperkuat infrastruktur pertanian, melindungi kesejahteraan petani, dan memastikan pangan tersedia dengan harga yang wajar. Ketahanan pangan bukan hanya urusan memenuhi kebutuhan hari ini, melainkan fondasi kemandirian bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat perlu mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan rantai pasok agar Indonesia semakin tangguh menghadapi krisis.
*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pertanian
