*) Oleh : Gavin Asadit
Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional terus dikalibrasi untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin nyata di tingkat akar rumput. Memasuki tahun kedua ini, evaluasi terhadap kinerja ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah guna memastikan setiap kebijakan yang berjalan mampu memberikan dampak konkret. Fokus utama tata kelola negara kini bertumpu kuat pada upaya menjaga daya beli masyarakat, membuka ruang perluasan lapangan kerja, memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga menciptakan ceruk pertumbuhan baru bagi dunia usaha secara luas.
Salah satu langkah strategis yang menyita perhatian publik guna mengamankan momentum perbaikan ekonomi tersebut adalah penataan kabinet, khususnya pada sektor fiskal. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan rekam jejak akademik dan birokrasi yang sangat panjang, termasuk pengalaman matang sebagai Wakil Menteri Keuangan sebelumnya, Suahasil memikul tanggung jawab besar.
Menanggapi dinamika pergantian ini, Harry Su selaku Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, mengamati bahwa penunjukan Suahasil Nazara merupakan langkah penting untuk memperkuat stabilitas manajemen makroekonomi dan fiskal negara. Pemahaman mendalam Suahasil atas dinamika internal kementerian diyakini mampu menjamin kesinambungan kebijakan sekaligus mengurai berbagai hambatan koordinasi dalam tata kelola keuangan pemerintahan.
Tantangan terdekat bagi Suahasil Nazara adalah memastikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap sehat dan kredibel di tengah masifnya pembiayaan program prioritas nasional. Pengalaman panjang sang menteri menjadi modal esensial guna memperkuat tata kelola fiskal, mendorong harmonisasi keuangan pusat dan daerah, serta mengawal efektivitas penggunaan anggaran. Pergantian pucuk pimpinan kementerian ini diproyeksikan mampu mengakselerasi koordinasi lintas sektoral, sehingga orkestrasi agenda pembangunan negara berjalan jauh lebih terukur dan responsif.
Dari sudut pandang masyarakat, indikator perbaikan ekonomi pada hakikatnya bermuara pada realitas kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, kemudahan mengakses lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan rumah tangga, perluasan akses pembiayaan, hingga keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan adalah tolok ukur yang jauh lebih bermakna dibandingkan deretan statistik makro semata. Merespons ekspektasi sosial tersebut, pemerintah terus merancang strategi ekonomi yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi publik. Penguatan ketahanan pangan, masifnya pembangunan infrastruktur, hingga beragam jaring pengaman sosial didesain secara spesifik agar meringankan beban hidup sekaligus memicu lahirnya ragam aktivitas ekonomi baru.
Perwujudan paling nyata dari strategi berdimensi ganda tersebut adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Intervensi kebijakan ini tidak sekadar berfungsi sebagai tameng pemenuhan hak gizi anak, namun telah berevolusi cepat menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan secara masif. Implementasi program di lapangan secara sistematis membuka peluang besar bagi para petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha kecil, hingga jejaring pemasok bahan pangan lokal untuk terintegrasi penuh ke dalam rantai pasok. Selain dampak ekonomi, efektivitas sosial program ini kian terbukti tak terbantahkan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, melaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa eksekusi program Makan Bergizi Gratis telah berhasil mendorong tingkat kehadiran para siswa di sekolah hingga menyentuh angka hampir seratus persen.
Keterlibatan ekstensif para pelaku usaha lokal memvalidasi tesis bahwa kebijakan sosial yang dirancang presisi akan menghasilkan efek pengganda ekonomi yang luar biasa. Ketika perputaran modal terjadi dan menetap di daerah, ketahanan ekonomi masyarakat pun dipastikan ikut menguat tajam. Kendati demikian, pemerintah tetap cermat dalam menavigasi keseimbangan antara pembiayaan agenda prioritas dan kesehatan ruang fiskal, sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar terkonversi menjadi kegiatan produktif yang manfaatnya dirasakan langsung oleh ranah publik.
Kesuksesan seluruh orkestrasi ekonomi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari jangkar utamanya, yakni stabilitas politik. Keberlanjutan dan kondusivitas iklim pemerintahan turut menjadi sorotan banyak pihak guna menjaga kelancaran investasi. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam forum silaturahmi bersama kelompok relawan menitipkan pesan tegas mengenai urgensi menjaga agar pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan stabil hingga purnatugas. Pesan strategis tersebut disampaikan ulang oleh Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pujung, yang menggarisbawahi bahwa kondusivitas politik merupakan fondasi mutlak agar pemerintah dapat berkonsentrasi penuh mengeksekusi mandat pembangunan tanpa harus disibukkan oleh friksi yang menghambat kemajuan.
Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan, konsistensi arah kebijakan menjadi elemen esensial yang pantang ditawar. Di tengah tantangan perekonomian global yang dinamis, publik selalu menjadikan pengalaman empiris sehari-hari sebagai metrik final dalam menilai keberhasilan ekonomi nasional. Melalui perbaikan tata kelola fiskal yang kredibel, stabilitas politik yang makin tangguh, serta eksekusi program populis yang presisi, fondasi kemajuan ekonomi bangsa kini telah berdiri semakin kokoh. Tugas ke depan adalah menjamin secara berkelanjutan agar fondasi kokoh tersebut senantiasa dikonversi menjadi perbaikan kualitas hidup yang luas, inklusif, dan sungguh-sungguh dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
