Oleh: Dhita Karuniawati )*
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk mengevaluasi sekaligus mengonsolidasikan pelaksanaan agenda prioritas. Dua tahun bukan akhir dari perjalanan pemerintahan, tetapi menjadi titik untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat menghasilkan dampak semakin nyata bagi masyarakat.
Salah satu sinyal konsolidasi tersebut terlihat dari pergantian Menteri Keuangan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai perubahan itu tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian personel, melainkan bagian dari evaluasi kinerja menjelang dua tahun pemerintahan. Sektor ekonomi dan keuangan membutuhkan inovasi serta perbaikan kinerja agar ekspektasi publik terhadap pemerintah dapat dijawab lebih cepat. Pergantian menteri menjadi salah satu instrumen presiden untuk mendorong perubahan dan memastikan kebijakan ekonomi memberikan hasil yang lebih signifikan.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa memasuki fase berikutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program atau kebijakan yang diluncurkan. Tantangan utamanya adalah memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Konsolidasi juga membutuhkan stabilitas politik agar agenda pemerintahan tidak terganggu oleh konflik berkepanjangan. Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung mengungkapkan pesan Presiden ke-7 Joko Widodo kepada para relawan dalam sebuah forum silaturahmi. Jokowi meminta relawan menopang pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 dan menekankan pentingnya stabilitas serta kondusivitas politik agar pemerintahan dapat menjalankan tugas dengan baik.
Pesan tersebut menempatkan stabilitas sebagai salah satu prasyarat bagi kesinambungan pemerintahan. Dalam konteks ini, dukungan politik bukan hanya berkaitan dengan kepentingan elektoral, tetapi juga bagaimana pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan program tanpa terus-menerus tersandera gejolak politik dan konflik sosial.
Namun, stabilitas saja tidak cukup. Pemerintah tetap harus memastikan konsolidasi menghasilkan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan. Program prioritas seperti ketahanan pangan, penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, hilirisasi, serta berbagai program sosial membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Semakin besar cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap birokrasi profesional, anggaran yang sehat, serta pengawasan yang konsisten.
Dalam bidang ekonomi, tantangan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan kesehatan fiskal. Kebijakan yang memiliki tujuan besar harus diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran kredibel sehingga manfaatnya dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dari konsolidasi pemerintahan.
Pergantian pejabat juga seharusnya dipahami sebagai kesempatan untuk memperbaiki koordinasi dan mempercepat eksekusi. Pemerintah memiliki banyak agenda yang harus berjalan secara bersamaan. Tanpa prioritas yang jelas, koordinasi kuat, dan indikator kinerja terukur, program berisiko berhenti pada pencapaian administratif tanpa menghasilkan perubahan substantif.
Pada saat yang sama, konsolidasi perlu disertai komunikasi publik yang terbuka. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai tujuan, progres, dan hasil setiap program. Transparansi tersebut penting agar publik dapat membedakan antara kebijakan yang masih berada pada tahap pembangunan fondasi dan kebijakan yang sudah menghasilkan manfaat langsung.
Memasuki tahun ketiga, fokus pemerintah karena itu perlu bergeser semakin kuat dari pembangunan kebijakan menuju penguatan dampak. Rakyat pada akhirnya tidak hanya menilai apa yang diumumkan pemerintah, tetapi apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan sehari-hari. Harga dan ketersediaan pangan, kesempatan kerja, kualitas pendidikan, akses kesehatan, daya beli, serta pelayanan publik merupakan indikator yang lebih dekat dengan pengalaman masyarakat.
Dari perspektif politik pemerintahan, dua tahun juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi tanpa menghilangkan ruang evaluasi dan kritik. Stabilitas tidak seharusnya dimaknai sebagai ketiadaan kritik. Sebaliknya, kritik dan pengawasan dapat menjadi mekanisme koreksi agar kebijakan tidak berjalan berdasarkan asumsi internal pemerintah semata.
Karena itu, konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran dapat diarahkan pada tiga kebutuhan utama yakni memperbaiki kinerja, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan manfaatnya semakin terasa. Evaluasi terhadap pejabat maupun kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka tersebut. Pemerintah memastikan agenda yang sudah ditetapkan benar-benar menghasilkan keluaran dan dampak yang terukur.
Dua tahun pemerintahan menjadi titik penting untuk memperkuat fondasi sekaligus menguji efektivitas pelaksanaan. Pesan mengenai stabilitas politik dan kebutuhan inovasi serta perbaikan kinerja ekonomi menunjukkan bahwa fase berikutnya menuntut kerja pemerintahan yang semakin terukur. Dengan konsolidasi yang diarahkan pada hasil, bukan sekadar struktur, berbagai program prioritas memiliki peluang lebih besar untuk diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi rakyat hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Di titik inilah kualitas kepemimpinan dan kapasitas birokrasi akan diuji. Konsolidasi yang hanya memperkuat koordinasi elite tidak otomatis memperbaiki pelayanan publik. Sebaliknya, konsolidasi yang disertai evaluasi berbasis kinerja dapat menjadi sarana untuk mengoreksi kelemahan lebih awal. Pemerintah berani mempertahankan kebijakan efektif, memperbaiki yang belum optimal, dan menghentikan pendekatan tidak memberikan hasil. Dengan demikian, tahun ketiga bukan sekadar kelanjutan program, melainkan fase untuk membuktikan bahwa keputusan politik dan administratif bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
