Oleh : Marthen Yikwa )*
Percepatan pembangunan Papua perlu terus menjadi perhatian bersama karena kemajuan Tanah Papua tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan terbukanya kesempatan bagi generasi muda. Di tengah proses tersebut, masyarakat Papua juga perlu mencermati berbagai manuver politik yang berpotensi mengaburkan fakta mengenai perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung.
Salah satu perkembangan yang perlu dicermati adalah rencana rekonsiliasi dan penyatuan kembali kelompok-kelompok dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang direncanakan berlangsung di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Agenda tersebut melibatkan sejumlah pihak dan organisasi yang berperan sebagai fasilitator serta mendapat dukungan dari pemerintah Vanuatu. Rencana tersebut menunjukkan adanya upaya konsolidasi kelompok yang selama ini membawa isu pemisahan Papua ke dalam agenda politik regional dan internasional.
Konsolidasi tersebut tentu perlu dilihat secara jernih. Masyarakat Papua tidak perlu menjadikan setiap agenda politik kelompok tertentu sebagai representasi keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Papua memiliki masyarakat yang beragam, dengan kebutuhan dan harapan yang sangat luas. Sebagian besar kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, konektivitas, keamanan, serta peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, masyarakat perlu memiliki ketahanan terhadap berbagai narasi yang berpotensi memprovokasi. Setiap informasi mengenai Papua harus dilihat berdasarkan fakta, sumber yang dapat dipercaya, dan konteks yang lengkap. Jangan sampai narasi politik tertentu membuat masyarakat mengabaikan perubahan nyata yang sedang berlangsung di berbagai wilayah Papua.
Pada kenyataannya, Indonesia sedang membangun Papua dengan maksimal. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, konektivitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut menunjukkan bahwa Papua bukan sekadar wilayah yang menjadi perhatian dalam aspek keamanan, melainkan bagian penting dari agenda pembangunan nasional dan masa depan Indonesia.
Sebelumnya, isu Papua juga kembali menjadi perhatian dalam Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menggunakan hak jawab untuk merespons pernyataan sejumlah negara, termasuk Solomon Islands dan Vanuatu, yang kembali mengangkat persoalan Papua. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia serius menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel melalui institusi nasional dan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk Komnas HAM.
Penjelasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu ditempatkan dalam perspektif yang utuh. Pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan hak asasi manusia. Namun, berbagai persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui tuduhan sepihak yang mengabaikan kondisi di lapangan.
Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Dalam berbagai situasi keamanan di Papua, masyarakat sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintahan juga dapat menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata. Karena itu, persoalan keamanan dan pembangunan tidak tepat apabila langsung dikonstruksikan sebagai bentuk pelanggaran HAM sistematis tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks.
Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, yang menilai pengangkatan isu Papua secara sepihak di tingkat internasional dapat memperumit hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Menurut Syahrul, Indonesia terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, dan kesejahteraan Papua. Namun, pembahasan harus didasarkan pada fakta, data yang dapat diverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum Indonesia dan hukum internasional.
Perspektif yang lebih berimbang juga disampaikan tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee. Max mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menganggap satu kelompok sebagai representasi seluruh masyarakat Papua. Pandangan tersebut penting karena masyarakat Papua memiliki aspirasi yang beragam. Masa depan Papua seharusnya lebih banyak diarahkan pada pembangunan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, pengembangan potensi ekonomi, serta penciptaan ruang yang lebih besar bagi generasi muda.
Sementara itu, tokoh Papua, Yanto Eluay, mengingatkan masyarakat agar mencermati narasi mengenai HAM dan Papua secara kritis. Menurut Yanto, narasi pelanggaran HAM kerap digunakan sebagai propaganda oleh ULMWP dan kelompok pendukungnya. Pada saat yang sama, pemerintah terus menjalankan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan perekonomian di Papua.
Pesan dari berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Papua membutuhkan informasi yang utuh agar tidak mudah terjebak dalam narasi yang hanya menonjolkan konflik. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kritik akan lebih konstruktif apabila disampaikan berdasarkan fakta dan diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Di sinilah pentingnya menjaga agar manuver politik kelompok separatis tidak mengaburkan agenda pembangunan. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghalangi masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan dan melihat peluang masa depan yang semakin terbuka.
Papua sedang bergerak maju. Pembangunan yang berlangsung merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan stabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan terhadap berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, masyarakat perlu tetap tenang, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mengabaikan perkembangan nyata di Tanah Papua.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Papua
