Oleh: Dhita Karuniawati )*
Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional terus menjadi perhatian pemerintah di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi perdagangan, investasi, dan pergerakan nilai tukar. Penguatan kebijakan fiskal dan moneter, pengendalian inflasi, serta peningkatan nilai tambah industri menjadi langkah penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI), Prof. Wilson Rajagukguk, menilai pemerintah telah menjalankan kebijakan strategis untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional. Menurutnya, langkah tersebut mencakup lima pilar utama, yakni menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan sektor eksternal, memastikan kecukupan likuiditas, mengendalikan inflasi, serta memperdalam pasar keuangan.
Wilson menjelaskan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Kebijakan fiskal melalui pengelolaan anggaran negara perlu berjalan searah dengan kebijakan moneter agar pengendalian harga, stabilitas rupiah, dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia menilai pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi rumah tangga dalam mengatur pengeluaran, sekaligus membantu dunia usaha merencanakan investasi dan kegiatan produksi. Dengan demikian, stabilitas harga tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain inflasi, Wilson menekankan pentingnya menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar tidak mengalami perubahan terlalu tajam. Menurutnya, kestabilan nilai tukar lebih penting dibandingkan sekadar melihat tinggi atau rendahnya angka kurs. Perubahan yang terlalu cepat dapat meningkatkan ketidakpastian biaya impor, pembayaran kewajiban luar negeri, serta perencanaan usaha.
Di sisi lain, besarnya jumlah penduduk Indonesia dinilai menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Pasar domestik yang luas memungkinkan konsumsi masyarakat tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut harus didukung peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.
Wilson berpandangan ketahanan ekonomi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi domestik. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki kesempatan kerja yang produktif dan pendapatan yang lebih pasti. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga merencanakan pembelian rumah dan investasi masa depan.
Dalam upaya meningkatkan nilai tambah nasional, Wilson juga menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi industri. Indonesia dinilai perlu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dengan memperluas pengolahan sumber daya alam menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Menurutnya, pengembangan industri pengolahan mineral, hasil perkebunan, dan berbagai komoditas unggulan dapat membuka peluang investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kebijakan hilirisasi juga perlu didukung regulasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, akses pembiayaan perbankan, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan produksi.
Wilson mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kualitas iklim investasi. Hambatan perizinan, persoalan lahan, biaya tambahan di luar ketentuan, dan ketidakpastian usaha perlu mendapat perhatian serius. Perbaikan kondisi tersebut diperlukan agar investor domestik maupun asing memiliki keyakinan untuk mengembangkan industri di Indonesia.
Selain sektor manufaktur, Indonesia juga mempunyai peluang memperkuat keunggulan ekonomi melalui industri kreatif, kebudayaan, dan pariwisata. Kekayaan budaya serta potensi destinasi wisata dapat dikembangkan menjadi sumber nilai tambah yang memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Lebih jauh, Wilson menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan melalui pengolahan komoditas dan pengembangan industri, tetapi juga melalui masyarakat yang memiliki keterampilan, produktivitas, dan daya saing tinggi.
Penguatan kompetensi tenaga kerja dinilai dapat memperbesar manfaat investasi dan industrialisasi bagi perekonomian. Ketika masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan berkelanjutan, konsumsi domestik menjadi lebih kuat sehingga Indonesia memiliki kemampuan lebih besar menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
Wilson juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha mendukung penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas serta penggunaan produk dalam negeri. Partisipasi tersebut dipandang penting untuk memperluas pasar industri nasional dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan sinergi kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, stabilitas ekonomi diharapkan menjadi landasan bagi transformasi ekonomi yang lebih produktif. Penguatan industri, peningkatan kualitas manusia, serta penciptaan iklim investasi yang sehat menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks tersebut, keberlanjutan kebijakan menjadi hal yang tidak kalah penting. Program penguatan industri perlu diikuti peningkatan kemampuan pekerja agar peluang ekonomi yang tercipta tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga menjangkau masyarakat luas.
Wilson memandang kepastian penghasilan masyarakat sebagai unsur penting ketahanan ekonomi. Semakin banyak warga yang memiliki pekerjaan dan prospek pendapatan yang baik, semakin kuat kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan harga maupun perubahan ekonomi dunia. Karena itu, peningkatan nilai tambah harus berjalan bersama upaya memperluas kesejahteraan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
