Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan program Sekolah Rakyat melalui penambahan fasilitas fisik dan tenaga pengajar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun 2026 yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dukungan terhadap program ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan struktural,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya unggul dari sisi bangunan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi guru.
“Kami memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan sekadar ruang kelas baru,” katanya.
Menurutnya, proses pemetaan kebutuhan guru terus dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rasio guru dan siswa tetap ideal.
“Ada pelatihan tambahan bagi guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat agar mampu menangani pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan penguatan literasi serta numerasi,” imbuhnya.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan perangkat pembelajaran digital.
“Program ini juga disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas gizi siswa serta penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.
Hingga awal 2026, pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat telah berlangsung di lebih dari 100 titik rintisan di berbagai provinsi. Setiap lokasi dirancang memiliki ruang kelas representatif, asrama bagi siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, fasilitas olahraga, serta dukungan teknologi pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan setiap unit sekolah mampu menampung ratusan hingga seribu siswa secara bertahap sesuai kapasitas wilayah.
Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Rekrutmen guru dilakukan dengan memprioritaskan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta guru bersertifikat yang siap ditempatkan di berbagai daerah. Penempatan guru dilakukan secara terencana agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah perkotaan saja.
Dengan penambahan fasilitas yang terus berlangsung dan distribusi tenaga pengajar yang semakin merata, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mempercepat terwujudnya generasi muda Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.
