Oleh Anindya Pratama )*
Stabilitas energi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan kondisi global yang saat ini diliputi ketidakpastian geopolitik, kemampuan sebuah negara untuk menjaga pasokan energi menjadi indikator penting kekuatan tata kelola sektor energi. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengguncang pasar energi dunia. Ketegangan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak global. Jika skenario tersebut terjadi, sekitar 20,1 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima dari total pasokan minyak dunia berpotensi terganggu, sehingga mendorong lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan pasar energi internasional.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas energi nasional melalui berbagai langkah strategis dan kebijakan antisipatif. Pemerintah memahami bahwa ketergantungan pada pasokan energi global memerlukan manajemen yang cermat agar tidak menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian domestik. Presiden Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada jajaran pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga sehingga masyarakat tidak mengalami kelangkaan bahan bakar maupun gangguan layanan energi lainnya.
Arahan tersebut kemudian diterjemahkan secara konkret oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan memperkuat langkah mitigasi dan diversifikasi pasokan energi. Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya perhitungan yang matang dalam mengelola pasokan energi nasional agar masyarakat tetap memperoleh kepastian pelayanan energi. Menurut Bahlil, potensi penutupan Selat Hormuz bukan hanya persoalan geopolitik semata, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap pasokan minyak dunia yang selama ini melintasi jalur tersebut.
Dalam struktur impor energi Indonesia, sebagian pasokan minyak mentah memang masih berasal dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 19 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Namun, pemerintah telah menyiapkan strategi diversifikasi pasokan dengan memperluas sumber impor dari berbagai negara lain, termasuk Afrika, Amerika, serta beberapa negara di kawasan Amerika Latin seperti Brasil. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional juga datang dari berbagai kalangan, termasuk parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menilai kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Jamaludin Malik memandang bahwa langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian ESDM menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan masyarakat tetap merasa tenang di tengah ketidakpastian global yang berkembang.
Menurut Jamaludin Malik, penguatan ketahanan energi nasional harus terus menjadi perhatian bersama, salah satunya melalui peningkatan kapasitas cadangan energi nasional. Dengan cadangan energi yang lebih kuat, Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi global. Ia juga menilai pengembangan infrastruktur penyimpanan energi atau storage menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat sistem cadangan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang.
Dari sisi operasional, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional telah melakukan berbagai langkah penguatan pasokan energi, terutama menjelang momentum meningkatnya konsumsi energi seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kondisi pasokan energi secara real time melalui sistem Pertamina Digital Hub.
Sistem ini memungkinkan pengawasan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi minyak dan gas, pengolahan di kilang, pengangkutan melalui kapal dan mobil tangki, hingga distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar. Dengan teknologi tersebut, Pertamina dapat memetakan kondisi pasokan dan cadangan energi secara berkelanjutan sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan apabila terjadi lonjakan permintaan atau potensi gangguan distribusi.
Transformasi digital yang dilakukan Pertamina juga memungkinkan perusahaan memonitor pergerakan konsumsi BBM dan LPG di setiap wilayah secara lebih akurat. Baron menyampaikan bahwa melalui dashboard terpadu, perusahaan mampu mengidentifikasi pola konsumsi energi di berbagai daerah sehingga kebijakan distribusi dapat disesuaikan secara cepat dan tepat. Selain itu, Pertamina juga memastikan bahwa cadangan energi nasional tetap berada di atas level minimum yang ditetapkan pemerintah, yakni berkisar antara 21 hingga 23 hari, bahkan pada beberapa produk mencapai hingga 35 hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi yang relatif aman dan terkendali. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, dukungan parlemen, serta kesiapan operasional perusahaan energi nasional, Indonesia mampu menjaga stabilitas energi di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan.
Ke depan, tantangan ketahanan energi tentu akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan energi dan perubahan lanskap geopolitik dunia. Oleh karena itu, penguatan diversifikasi energi, peningkatan cadangan strategis, serta optimalisasi sumber energi domestik harus terus menjadi prioritas nasional. Stabilitas energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang menjaga ketahanan ekonomi, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pembangunan nasional terus berjalan.
)* penulis merupakan pengamat energi
