Dukungan Buruh Menguat terhadap Usulan Pengelolaan Dana Pesangon oleh Danantara

oleh -4 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Kalangan buruh mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai opsi ini paling efisien dibandingkan menunjuk BPJS Ketenagakerjaan atau membentuk lembaga baru.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan berpotensi memakan waktu karena harus merevisi UU SJSN dan UU BPJS, mengingat DCP merupakan kewajiban pengusaha, bukan program jaminan sosial. Sementara itu, pembentukan lembaga baru dinilai akan membebani anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

banner 336x280

“Lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang, sedangkan membentuk lembaga baru anggarannya sangat besar,” ujar Iqbal.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan, Iqbal mengusulkan pembentukan sub-unit khusus di bawah Danantara, serupa dengan struktur Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia juga menegaskan bahwa pengelola DCP harus lembaga negara, bukan pihak swasta maupun BUMN.

Terkait kekhawatiran publik akan potensi korupsi, Iqbal meminta semua pihak tetap optimistis karena dana tersebut berada di bawah jaminan negara.

“Yang penting, yang menjamin dana cadangan pesangon ini adalah negara, dalam hal ini Presiden,” tegasnya.

Secara mekanisme, skema DCP mewajibkan setiap pengusaha menyisihkan iuran secara berkala kepada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah. Dana yang terkumpul akan dipisahkan sepenuhnya dari kekayaan maupun kas operasional perusahaan.

Pemisahan aset ini dirancang sebagai jaring pengaman agar hak pesangon pekerja tetap terbayar penuh saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau dinyatakan pailit.

“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi repot menagih kepada pengusaha atau kurator, tetapi bisa langsung mengklaim haknya ke lembaga penyelenggara,” ujar Iqbal.

Sebagai landasan hukum, ketentuan mengenai DCP telah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Oktober 2027. Untuk mematangkan implementasinya, pemerintah kini tengah menyusun peraturan pelaksanaannya yang akan diawali dengan tahap konsultasi publik bersama perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.