JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian penting. Meski perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global, pemerataan manfaat pembangunan, penciptaan lapangan kerja formal, dan efektivitas program pemerintah masih perlu diperkuat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi yang relatif terkendali, serta tren penurunan pengangguran terbuka dan kemiskinan menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Namun, capaian tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas pertumbuhan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi perlu semakin berkualitas, produktif, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak hanya tercermin dalam angka-angka makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Telisa.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi masih cukup banyak ditopang belanja pemerintah. Karena itu, penguatan investasi swasta, konsumsi rumah tangga, dan ekspor diperlukan untuk membangun struktur pertumbuhan yang lebih seimbang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi serta membuka lapangan kerja.
Telisa menekankan pentingnya pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penggunaan produk dalam negeri, serta perluasan akses masyarakat terhadap program pemerintah. Implementasi dan pengawasan juga perlu diperkuat untuk meminimalkan pemborosan anggaran, kebocoran, serta pengadaan yang kurang mendukung industri domestik.
Keberhasilan program, lanjutnya, tidak cukup diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Evaluasi perlu memperhatikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan penurunan ketimpangan ekonomi.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, penciptaan lapangan kerja formal yang layak perlu menjadi prioritas. Program industrialisasi dan hilirisasi diharapkan menghasilkan pekerjaan produktif dengan kepastian pendapatan dan perlindungan tenaga kerja. Peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan magang, serta transparansi rekrutmen juga penting untuk membantu generasi muda beradaptasi dengan kebutuhan industri dan perkembangan kecerdasan buatan.
“Penciptaan lapangan kerja formal yang layak perlu menjadi prioritas, agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih pasti sekaligus perlindungan tenaga kerja,” katanya.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga keberlangsungan dunia usaha dan sektor produktif untuk mempertahankan investasi serta kesempatan kerja. Ketidakpastian geopolitik, tekanan nilai tukar, perubahan iklim, dan fluktuasi harga energi turut menuntut penguatan ketahanan pangan dan energi.
Telisa menilai, kebijakan ekonomi perlu dirumuskan berbasis penelitian dan data, disertai dialog dengan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Keterbukaan terhadap kritik serta pengawasan lintas pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan semakin tepat sasaran dan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
