Jakarta – Pemerintah terus membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendengar masukan penerima manfaat, menertibkan data, serta memperketat pengawasan dapur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga mutu gizi dan keamanan makanan, sekaligus memastikan program menjangkau penerima manfaat yang sesuai sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan masukan siswa menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Saat meninjau program di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, ia berdialog langsung dengan para penerima manfaat.
“Kami menyerap (aspirasi) apa yang diinginkan mereka dalam Program MBG. Kami menanyakan apa makanan yang mereka sukai,” kata Sudaryono di Aceh beberapa waktu lalu.
Ia menyebut BGN terus memperbaiki pelaksanaan program, termasuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan. Penetapan sasaran kini dilakukan BGN dengan menggunakan data Kementerian Pendidikan, sehingga penerima dapat dicatat berdasarkan nama dan alamat.
“Kami terus membenahi pelaksanaan program MBG agar semakin tepat sasaran, termasuk menggunakan data Kementerian Pendidikan berdasarkan nama dan alamat peserta didik sebagai penerima program,” ujarnya.
Pembenahan juga mencakup tata kelola dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN mengembalikan skema insentif menjadi Rp2.000 per porsi untuk menjaga penggunaan anggaran tetap efisien dan proporsional. Dapur yang bermasalah dievaluasi, sementara standar keamanan dan higiene makanan diperketat.
“Standarnya mesti tinggi karena ini makanan siap saji,” jelas Sudaryono.
BGN juga menguji penyajian prasmanan di lebih dari 60 dapur. Makanan diharapkan dapat disajikan hangat di kelas, lebih segar saat disantap, dan mengurangi sisa makanan. Pemerintah turut memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi perbaikan tersebut. Hingga September 2026, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi telah ditutup. Pada 30 September, MBG tercatat menjangkau 53 juta penerima melalui 27.485 SPPG.
“Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat. SPPG yang nggak bener ditutup. Tapi, ada juga yang dibuka lagi,” ujar Suahasil.
Ia menegaskan dukungan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan program. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, evaluasi dan pembenahan itu menunjukkan pemerintah mendengar masukan serta terus memperbaiki pengelolaan MBG. *
