Jakarta – Di tengah gejolak energi global yang dipicu dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan harga energi bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan, meskipun tekanan harga energi internasional terus meningkat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga LPG subsidi 3 kg tetap dipertahankan, meski harga LPG nonsubsidi mengalami penyesuaian mengikuti mekanisme pasar global.
“Khusus LPG subsidi, stok kita aman di atas standar minimum nasional dan harganya tidak naik,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak kenaikan harga energi dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan stabilitas harga BBM subsidi di tengah tekanan global. Bahlil menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
“Stok kami di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG. Insyaallah aman. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama energi jangka panjang dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pasokan energi domestik dan mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.
“Tambahan sumber pasokan penting untuk menjaga stabilitas distribusi energi domestik. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi akan diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Pihaknya akan memanfaatkan teknologi, termasuk pemantauan CCTV di SPBU, guna mendeteksi potensi penyalahgunaan.
“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ungkap Wahyudi.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga energi di tengah ketidakpastian global. Penguatan pasokan, pengendalian harga, serta pengawasan distribusi menjadi strategi utama agar LPG 3 kg dan BBM subsidi tetap terjangkau, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
