Oleh: Segara Budi Wijaya)*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia justru memiliki modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui potensi laut dan masyarakat pesisirnya. Dalam konteks itulah, program pembangunan 5.000 desa nelayan menjadi langkah strategis yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan 5.000 desa nelayan merupakan bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tahun ini saja, pemerintah menargetkan lebih dari 1.300 desa nelayan mulai direalisasikan.
Langkah tersebut menunjukkan perubahan paradigma pembangunan nasional. Laut tidak lagi dipandang sekadar ruang geografis, tetapi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nelayan bukan lagi kelompok marginal, melainkan aktor penting dalam penyediaan protein nasional sekaligus penjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Presiden juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan hidup layak sangat relevan dengan kondisi nelayan saat ini. Masyarakat ingin hasil tangkapan yang dihargai secara adil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga, serta kepastian ekonomi untuk masa depan anak-anak mereka. Karena itu, pembangunan desa nelayan tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek infrastruktur, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi rakyat kecil.
Program desa nelayan terpadu yang digagas pemerintah memiliki pendekatan yang relatif komprehensif. Setiap kawasan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, dermaga, bengkel kapal, hingga akses logistik dan pemasaran. Kehadiran fasilitas tersebut akan memangkas biaya operasional nelayan sekaligus menjaga kualitas ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya inovasi teknologi seperti penggunaan slurry ice. Penggunaan es berbasis air laut dingin ini mampu menjaga kualitas ikan jauh lebih baik dibanding es balok konvensional. Dengan kualitas ikan yang tetap segar hingga beberapa hari, daya saing produk perikanan Indonesia akan meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor.
Transformasi ini sangat penting karena ketahanan pangan modern tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas, distribusi, dan keberlanjutan rantai pasok. Ketika hasil tangkapan nelayan dapat tersimpan dengan baik, distribusi menjadi lebih efisien dan kehilangan hasil perikanan dapat ditekan. Dampaknya tentu sangat besar terhadap stabilitas pasokan protein nasional.
Lebih jauh lagi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi produktif berbasis rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan pola bantuan sesaat atau “bagi-bagi”, melainkan dibangun melalui skema koperasi agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab ekonomi bersama.
Pendekatan koperasi tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks desa nelayan, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar nelayan, memperluas akses pembiayaan, dan memutus ketergantungan terhadap tengkulak maupun rentenir.
Program Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan desa nelayan juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif. Kehadiran gudang, klinik desa, farmasi murah, layanan pembiayaan mikro, hingga distribusi barang subsidi secara langsung akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dan produktif.
Selain memperkuat pangan nasional, pembangunan desa nelayan juga memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja. KKP memperkirakan program Kampung Nelayan Merah Putih mampu menghasilkan produksi perikanan hingga 2,82 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp56 triliun. Program ini juga diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan.
Artinya, sektor kelautan bukan lagi sektor pelengkap, melainkan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika desa pesisir tumbuh, maka konsumsi masyarakat meningkat, aktivitas UMKM bergerak, industri pengolahan berkembang, dan ekonomi daerah ikut terdorong.
Yang menarik, pemerintah juga mulai membangun pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak boleh menggusur mata pencaharian masyarakat. Karena itu, proses sosialisasi dan penyediaan ruang bagi nelayan untuk tetap melaut menjadi bagian penting dalam implementasi program.
Pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nelayan harus merasa menjadi bagian utama dari transformasi ekonomi maritim Indonesia.
Ke depan, desa nelayan berpotensi berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis maritim. Apalagi Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa pesisir yang menyimpan potensi besar dalam perikanan tangkap, budidaya laut, hingga industri pengolahan hasil laut. Jika dikelola secara modern dan terintegrasi, sektor ini dapat menjadi kekuatan strategis Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Maritim
