Oleh: Rina Kusumawardani*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah menghadirkan pendekatan yang menghubungkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Kedua program ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjadikan pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi generasi muda hingga kemudahan memperoleh kebutuhan pokok dan memperluas peluang usaha di tingkat desa.
MBG merupakan langkah strategis untuk menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak membutuhkan asupan bergizi agar dapat tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan mempersiapkan diri menjadi generasi produktif. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, investasi pada gizi bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan upaya memperkuat fondasi kualitas manusia yang akan menentukan daya saing bangsa. Melalui program ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh makanan bergizi.
Komitmen memperbaiki kualitas pelayanan juga terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional yang menguji coba penyajian MBG secara prasmanan pada Oktober 2026. Sistem tersebut diharapkan membuat makanan tersaji lebih hangat dan segar, meningkatkan minat siswa untuk makan, serta mengurangi makanan yang terbuang. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, pengawasan, dan penggunaan anggaran agar setiap porsi makanan memberikan manfaat nyata bagi penerimanya. Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program nasional perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Lebih jauh, pemerintah perlu dipandang sebagai penyelenggara kebijakan yang bersedia mendengar, berempati, dan memperbaiki kekurangan. Program sebesar MBG tentu membutuhkan proses evaluasi, pengawasan, dan penyesuaian secara berkelanjutan. Masukan orang tua, guru, pengelola dapur, tenaga kesehatan, serta masyarakat merupakan sumber informasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Respons terhadap keluhan tidak seharusnya dipahami sebagai kelemahan pemerintah, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memastikan program berjalan semakin baik.
Dari sisi ekonomi, MBG juga berpotensi menggerakkan aktivitas produksi dan distribusi pangan. Kebutuhan terhadap beras, telur, sayuran, buah, daging, dan berbagai komoditas lainnya dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Manfaat ekonomi tersebut akan semakin besar apabila pengadaan melibatkan produsen lokal secara terencana dan transparan. Dengan demikian, program pemenuhan gizi dapat menciptakan hubungan antara kebutuhan masyarakat, aktivitas produksi, dan kesempatan kerja di daerah.
Sementara itu, KDKMP menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui kelembagaan koperasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Koperasi diharapkan mampu mempermudah akses terhadap kebutuhan pokok, membuka jalur pemasaran bagi produk lokal, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha. Dengan pengelolaan profesional, koperasi dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mempertemukan produsen, pedagang, pelaku UMKM, dan konsumen dalam ekosistem usaha yang saling mendukung.
Perkembangan konkret terlihat dari dukungan Perum BULOG terhadap distribusi pangan melalui jaringan KDKMP. Berdasarkan laporan 16 Oktober 2026, BULOG telah menyalurkan 53,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 107 titik koperasi di tujuh provinsi. Penyaluran tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. BULOG juga merencanakan perluasan distribusi ke 1.250 titik pada tahap berikutnya, dengan target jaringan mencapai 8.000 titik di seluruh Indonesia.
Penguatan koperasi turut menjadi perhatian Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melalui peninjauan operasional KDKMP di Kabupaten Sukoharjo pada 13 Oktober 2026. Pemantauan tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, kesiapan pengelola, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga mendorong koperasi agar tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi berkembang menjadi penggerak ekonomi desa yang membantu penyerapan hasil pertanian dan produk usaha lokal.
Sinergi MBG dan KDKMP membuka peluang untuk membangun rantai ekonomi yang lebih kuat. Koperasi dapat menjadi salah satu saluran pemasaran produk pangan lokal, sementara kebutuhan bahan baku MBG berpotensi menciptakan permintaan yang lebih teratur bagi produsen. Jika dirancang dengan baik, hubungan tersebut dapat membantu memperluas pasar petani dan UMKM sekaligus mendukung penyediaan pangan berkualitas. Namun, manfaat itu memerlukan kepastian pembayaran, standar mutu, harga yang wajar, dan mekanisme pengadaan yang transparan agar pelaku usaha lokal benar-benar memperoleh kesempatan.
Pada akhirnya, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilihat sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. MBG membawa agenda peningkatan kualitas gizi, sedangkan KDKMP memperkuat fondasi ekonomi berbasis koperasi. Keduanya memiliki potensi besar apabila didukung pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan evaluasi berdasarkan hasil nyata. Pemerintah yang mendengar aspirasi, memahami kesulitan masyarakat, serta bersedia memperbaiki program yang belum optimal akan memiliki landasan lebih kuat untuk menjaga kepercayaan publik. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar jumlah anggaran atau unit yang beroperasi, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup, berkembangnya usaha lokal, dan semakin terjangkaunya kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia.
*Penulis merupakan Pengamat ekonomi kerakyatan
