Oleh : Ricky Rinaldi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang pemerintah sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Program ini menargetkan kelompok rentan, yaitu anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, agar memperoleh asupan nutrisi layak melalui makanan bergizi yang disediakan secara cuma-cuma, sambil membuka rantai pasok pangan lokal melalui keterlibatan petani, produsen, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan desain yang komprehensif ini, tujuan kebijakan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk membangun ketahanan pangan serta memperkuat struktur ekonomi komunitas di berbagai daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program ini telah melayani lebih dari 41,6 juta penerima manfaat melalui 14.773 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Regulasi baru memastikan setiap dapur maksimal melayani 2.500 porsi per hari, dengan prioritas terbesar bagi anak sekolah serta porsi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mekanisme ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah menjaga agar akses makanan bergizi tersebar secara merata, kualitas tetap terjaga, dan setiap kelompok sasaran memperoleh manfaat secara adil. Dengan tata kelola yang semakin rapi, MBG menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan layanan langsung, tetapi juga memperkuat infrastruktur pelayanan gizi nasional.
Transformasi ekonomi lokal menjadi dimensi penting dalam implementasi MBG. Penggunaan bahan baku yang bersumber dari petani dan produsen lokal mendorong terciptanya sirkuit ekonomi baru. UMKM juga turut dilibatkan dalam menyediakan bahan pangan, mengolah makanan, hingga distribusi, sehingga menciptakan peluang usaha baru, permintaan yang stabil, serta tambahan lapangan kerja. Efek berganda ini memperlihatkan bahwa kebijakan gizi dapat dirancang bersifat produktif, tidak hanya konsumtif. Ketika petani memperoleh kepastian pembelian, produsen lokal meningkatkan kapasitas produksi, dan UMKM mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, maka ekonomi desa dan kota bergerak secara serentak. MBG pun menjadi salah satu kebijakan gizi yang menghasilkan dampak ekonomi nyata.
Komitmen pemerintah dalam menjaga mutu implementasi program juga tampak dari persyaratan ketat terkait sanitasi dan keamanan pangan. Dadan Hindayana menekankan bahwa seluruh dapur MBG wajib menerapkan prosedur sterilisasi perlengkapan makan, menggunakan air bersih dan terfilter, serta melengkapi sertifikasi hygiene dan sanitasi hingga sertifikasi halal. Standar ini memberi jaminan bahwa program tidak hanya fokus pada kuantitas porsi, tetapi juga kualitas makanan yang diterima masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting agar makanan yang dibagikan benar-benar aman, higienis, dan sesuai kaidah kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa pemerintah juga melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan setiap dapur tetap memenuhi standar layanan. Pengawasan ini meliputi audit rutin, pemantauan kualitas bahan baku, serta evaluasi efektivitas menu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan ibu. Dengan keterlibatan aktif Kementerian Kesehatan, sistem pelaksanaan MBG menjadi lebih akuntabel, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan manfaatnya maksimal.
Dampak nyata MBG dirasakan langsung oleh kelompok rentan, terutama anak-anak dan ibu hamil serta menyusui. Akses rutin terhadap makanan bergizi membantu memenuhi kebutuhan nutrisi esensial yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat daya tahan tubuh. Bagi ibu hamil dan menyusui, kecukupan nutrisi berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu sekaligus kualitas ASI sebagai sumber gizi utama anak. Dengan demikian, MBG tidak hanya menghadirkan makanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan generasi masa depan yang lebih sehat, kuat, dan produktif.
Kombinasi antara manfaat sosial dan dampak ekonomi memperlihatkan bahwa MBG merupakan model intervensi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku lokal dalam operasional dapur MBG juga menjadi indikator keberhasilan program. Dengan memberdayakan UMKM sebagai penyedia bahan baku dan produsen makanan siap saji, kapasitas ekonomi lokal meningkat seiring berkembangnya rantai pasok yang melibatkan banyak pihak. Di berbagai daerah, kehadiran dapur MBG juga menciptakan ruang kolaborasi baru bagi komunitas, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pemerintah.
Melihat struktur dan dampaknya, MBG pantas diapresiasi sebagai kebijakan yang memberikan manfaat berlapis. Program ini tidak hanya menyediakan asupan gizi bagi jutaan rakyat, tetapi juga membangun ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan landasan bagi pembangunan manusia yang lebih berkualitas. Keberhasilan MBG sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dirancang dengan pendekatan kolaboratif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat secara langsung.
Program MBG menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan desain yang matang dan implementasi yang terukur, program ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah yang proaktif mengatasi persoalan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. MBG adalah model kebijakan publik modern yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara efektif, memberikan manfaat langsung bagi jutaan masyarakat, dan memperlihatkan bahwa visi pembangunan pemerintah benar-benar hadir hingga ke tingkat akar rumput.
*)Pengamat Isu Strategis
