Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di sektor perumahan, dengan menargetkan penyerahan rumah subsidi secara simbolis pada tanggal 1 Mei 2025. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, yang menjadi simbol solidaritas dan perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak atas hunian yang layak.
Program rumah subsidi ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mengakses rumah melalui skema komersial. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari langkah strategis menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengatasi persoalan backlog perumahan nasional yang masih cukup tinggi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan penyerahan rumah subsidi secara serentak di berbagai daerah pada tanggal 1 Mei 2025. Wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan tahap awal program ini antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencana penyerahan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program rumah subsidi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memberikan kemudahan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori MBR. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menawarkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga tetap dan jangka waktu pembayaran yang panjang. Salah satu keunggulan skema ini adalah pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) hingga 100 persen, artinya masyarakat dapat membeli rumah tanpa uang muka. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak keluarga muda atau buruh yang selama ini sulit mengumpulkan dana awal untuk memiliki rumah sendiri.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, Pemerintah juga telah menggandeng sejumlah pemangku kepentingan untuk mendukung program ini, seperti Bank Tabungan Negara (BTN), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Melalui kolaborasi ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan stok rumah siap huni dan mempercepat proses akad kredit bagi calon pemilik rumah. Dalam tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan kuota pembangunan rumah subsidi mencapai 800.000 unit, meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar 220.000 unit.
Langkah ambisius ini tentu membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi sosial, ketersediaan rumah layak dan terjangkau akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka yang sebelumnya tinggal di rumah kontrakan atau hunian tidak layak kini dapat merasakan kenyamanan dan keamanan memiliki rumah sendiri. Dampak psikologis dari memiliki rumah pun sangat besar, karena memberikan rasa stabilitas dan kepastian bagi keluarga.
Dari sisi ekonomi, pembangunan rumah subsidi akan memacu pertumbuhan sektor properti dan konstruksi nasional. Rantai pasok bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa penunjang lainnya akan ikut bergerak, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi lokal di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, kepemilikan rumah dapat meningkatkan produktivitas masyarakat karena mereka tidak lagi dibebani oleh kepindahan terus-menerus atau beban biaya sewa tinggi.
Terkait dengan pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momentum serah terima rumah subsidi, pemerintah ingin memberikan penghargaan kepada para pekerja dan buruh yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Rumah subsidi bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warganya. Harapannya, dengan memiliki rumah sendiri, para buruh bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang, sehat, dan sejahtera.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan program ini merupakan bentuk kepedulian Presiden terhadap nasib buruh. Penyerahan 100 unit tahap pertama, menurutnya, menjadi langkah awal dari target program rumah bersubsidi yang lebih besar. Pihaknya juga menyatakan bahwa program tersebut sebagai bukti kepedulian negara kepada para pekerja dan buruh.
Secara keseluruhan, program rumah subsidi tahun 2025 ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan seimbang. Program ini bukan hanya soal membangun rumah, melainkan juga membangun harapan, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Apabila dapat dijalankan secara berkelanjutan dan tepat sasaran, program ini akan menjadi salah satu warisan terbaik dari kebijakan perumahan nasional.
Dengan target penyerahan rumah subsidi pada 1 Mei 2025, pemerintah menegaskan bahwa perumahan bukan lagi hak istimewa, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Langkah ini menjadi harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia untuk dapat hidup lebih layak dan bermartabat di tanah sendiri.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
[edRW]
