Oleh: Dinda Amalia Dewi )*
Pemerintah terus memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen utama dalam pengelolaan aset strategis nasional. Langkah ini ditempuh untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan Danantara sebagai bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Dalam berbagai agenda bilateral dan internasional, Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara yang modern, kredibel, dan mampu menjadi penggerak investasi produktif, khususnya di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan, Presiden mendorong penguatan kerja sama investasi di sektor hilirisasi. Pemerintah membuka peluang bagi Australia untuk berpartisipasi dalam pengolahan mineral kritis di Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan emas.
Pada saat yang sama, Indonesia juga mendorong perusahaan nasional untuk berinvestasi pada sektor mineral kritis di Australia, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
Presiden juga menegaskan kesiapan Danantara untuk menjadi mitra strategis dalam menjajaki berbagai skema investasi bersama. Pemerintah memandang Danantara sebagai kendaraan investasi negara yang mampu menjembatani kepentingan nasional dengan mitra global melalui pendekatan co-investment dan kemitraan jangka panjang.
Sebagai tindak lanjut, Danantara menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri Australia. Dalam keterangan resminya, Danantara menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut menetapkan kerangka kolaborasi yang terstruktur untuk memperkuat hubungan investasi bilateral secara berkelanjutan.
Kerja sama difokuskan pada penguatan kemitraan dengan lembaga pendanaan dan institusi investasi Australia guna memperluas akses pembiayaan dan memperdalam arus investasi dua arah.
Selain mobilisasi modal, kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pembangunan kapasitas jangka panjang. Danantara menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai elemen penting, melalui kerja sama di bidang pendidikan, peningkatan keahlian, serta pertukaran talenta. Pendekatan ini dipandang sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja nasional dalam menghadapi persaingan global.
Kerja sama Indonesia dan Australia juga mencakup penjajakan peluang investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, pertambangan, kesehatan, ekonomi digital, serta pangan dan agribisnis. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja dan rencana aksi yang akan dievaluasi secara berkala.
Di tengah dinamika global, pemerintah juga menunjukkan respons cepat terhadap perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat komunikasi dengan pasar internasional dan lembaga pemeringkat terkait peran dan tata kelola Danantara. Langkah ini dipandang penting karena masih banyak pelaku pasar global yang belum sepenuhnya memahami fungsi Danantara sebagai sovereign wealth fund.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah kini membedakan secara tegas peran pembiayaan antara APBN dan Danantara. Investasi jangka panjang dan pengelolaan aset strategis diarahkan melalui Danantara, sementara APBN difokuskan pada pembiayaan program prioritas Presiden dan pelayanan publik. Pemisahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta menjaga disiplin fiskal.
Pemerintah menegaskan bahwa Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan praktik terbaik sovereign wealth fund di berbagai negara. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong reformasi BUMN agar lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi kinerja.
Di sisi makroekonomi, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal. Defisit anggaran tetap dijaga dalam batas aman, rasio utang terkendali, inflasi stabil, serta cadangan devisa berada pada level yang kuat. Fondasi ekonomi yang solid ini dinilai menjadi penopang penting bagi peran Danantara dalam mengelola aset strategis secara optimal.
Penguatan peran Danantara juga tercermin dalam percepatan program hilirisasi. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara telah memulai fase pertama proyek hilirisasi melalui pelaksanaan groundbreaking sejumlah proyek strategis di berbagai lokasi. Hilirisasi diposisikan sebagai program prioritas Presiden karena memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.
Rosan menekankan bahwa kontribusi investasi hilirisasi terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2025, investasi di sektor ini menyumbang porsi besar terhadap total realisasi investasi nasional, mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam.
Pemerintah memandang hilirisasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat struktur ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Melalui Danantara, proyek-proyek hilirisasi diarahkan agar dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan mampu menarik partisipasi investor global.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat peran Danantara dalam pengelolaan aset strategis negara. Danantara diposisikan bukan sekadar sebagai pengelola investasi, melainkan sebagai pilar transformasi ekonomi nasional yang mendukung stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing Indonesia di tingkat global.
