Oleh : Ferry Irwandi )*
Pemerintah telah bergerak dengan sangat cepat dalam menanggapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sinergi nasional antara pemerintah pusat dan daerah telah terbentuk dalam memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut dapat tersalurkan secara jauh lebih efektif, sekaligus juga memulai upaya mitigasi risiko berulang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi secara jangka panjang. Setiap elemen birokrasi, seperti militer, kepolisian, serta relawan bekerja secara terpadu untuk menjamin keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah sudah memprioritaskan tanggap darurat sebagai prioritas nasional. Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh BNPB secara langsung dan dialokasikan untuk melakukan evakuasi warga, distribusi bantuan logistik dan medis, serta melangsungkan perbaikan akses jalan yang terputus akibat longsor.
Instruksi dari Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan setiap kementerian dan lembaga mengerahkan sumber daya maksimal, dengan fleksibilitas anggaran untuk menambah DSP bila kebutuhan di lapangan meningkat. Hal ini semakin memungkinkan adanya respons yang cepat, adaptif, dan efektif dari pemerintah terhadap adanya situasi darurat yang terus berkembang.
BNPB memimpin koordinasi lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, dan relawan, dalam operasi pencarian dan pertolongan selama 24 jam. Infrastruktur kritis seperti jalan dan jembatan yang rusak mendapat perhatian secara khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar distribusi bantuan tetap lancar.
Helikopter digunakan untuk mengirim logistik ke lokasi yang sulit dijangkau, sementara Kementerian Kesehatan menyiagakan layanan medis secara keliling dan fasilitas kesehatan darurat. Anggaran dan logistik yang tersedia menjamin setiap korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
Bencana yang menimpa Sumatera menjadi alarm keras terhadap kerentanan ekologi di kawasan tersebut. Gelondongan kayu yang terbawa arus, rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), dan hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan tekanan tinggi terhadap lingkungan di hulu.
Oleh karena itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan terkait dengan bagaimana langkah cepat, termasuk pembentukan tim khusus untuk menelusuri sumber kerusakan, pengetatan pengawasan izin pemanfaatan hutan, serta penyusunan program restorasi kawasan hutan kritis. Fokus ini dimaksudkan untuk semakin meminimalkan risiko banjir berulang dan terus memperkuat ketahanan ekosistem.
Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Riyan Beltra Delza, menekankan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemulihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko.
Pemulihan hutan dan ekosistem hulu tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja; maka dari itu, partisipasi aktif dari masyarakat melalui penanaman pohon, pengawasan, dan pelaporan penyimpangan menjadi kunci keberhasilan.
Bencana kali ini diharapkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh, serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem hulu untuk keselamatan dan keberlanjutan kawasan.
Strategi mitigasi jangka panjang mencakup penataan tata ruang untuk menghindari pembangunan di daerah rawan bencana, perbaikan drainase, pembangunan sumur resapan dan tanggul sederhana, serta pembersihan saluran air secara rutin.
Sistem peringatan dini diperkuat, dan edukasi masyarakat mengenai langkah mitigasi menjadi bagian dari pendekatan preventif. PUPR berperan besar dalam memperkuat infrastruktur fisik sebagai benteng menghadapi bencana di masa depan, sementara pemerintah daerah memastikan keterjangkauan bantuan dan akses pemulihan bagi masyarakat lokal.
Sinergi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Bank Sumsel Babel menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui program CSR, termasuk 10 ton beras dan 2.500 dus mi instan, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Bantuan didistribusikan melalui BPBD setempat agar menjangkau warga terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Dukungan swasta ini memperkuat solidaritas lintas daerah, meringankan beban masyarakat, dan mempercepat pemulihan awal di wilayah terdampak.
Koordinasi nasional juga terlihat dari partisipasi berbagai provinsi yang menyalurkan bantuan melalui BNPB, termasuk pengiriman logistik, obat-obatan, dan fasilitas darurat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi solidaritas antardaerah yang terkoordinasi, menegaskan peran BNPB sebagai penghubung utama untuk mempercepat tanggap darurat dan mengurangi risiko ketimpangan distribusi bantuan. Gotong royong yang terstruktur ini menjadi bukti nyata kekuatan empati nasional Indonesia yang tercatat sebagai negara paling dermawan di World Giving Index 2024.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sinergi pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat membentuk ketangguhan bangsa yang didorong melalui kemandirian dan kebersamaan seluruh elemen.
Strategi komprehensif ini memastikan setiap warga terdampak menerima bantuan segera, sekaligus menyiapkan pemulihan jangka panjang agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.
Penanganan banjir dan longsor di Sumatera menunjukkan bahwa sinergi nasional yang terintegrasi, baik dalam tanggap darurat maupun mitigasi risiko berulang, mampu memberikan solusi cepat dan menyeluruh.
Kekuatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, didukung partisipasi aktif masyarakat serta sektor swasta, menjadi model efektif dalam menghadapi bencana besar. Upaya terpadu ini tidak hanya memulihkan kehidupan masyarakat terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan ekologis dan sosial di Sumatera, memastikan kesiapsiagaan menghadapi tantangan alam di masa mendatang. (*)
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis
