Oleh: Bara Winatha*)
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah menandai babak baru dalam sejarah pelayanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga menunjukkan keseriusan negara dalam menghadirkan layanan yang lebih bermartabat, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi jutaan warganya yang setiap tahun menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kepemilikan aset properti di Makkah, yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada negara lain, menjadi simbol kepercayaan Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia sekaligus kehormatan besar bagi bangsa.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diberikan kesempatan untuk membeli properti di dua kota suci Islam, yakni Makkah dan Madinah, dalam rangka pembangunan Kampung Haji. Menurutnya, hingga saat ini belum ada negara lain yang memperoleh perlakuan serupa, sehingga posisi Indonesia dalam konteks ini sangat istimewa. Kesempatan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya kedekatan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman.
Nasaruddin menambahkan bahwa Kampung Haji Indonesia di Makkah direncanakan dibangun di atas lahan yang cukup luas dan berlokasi strategis, dengan jarak yang relatif dekat dari Masjidil Haram. Bahkan, kawasan tersebut direncanakan akan terhubung langsung dengan Masjidil Haram melalui infrastruktur pendukung seperti terowongan. Dengan skema tersebut, jemaah haji Indonesia diharapkan dapat memperoleh kemudahan akses, kenyamanan, serta kepastian akomodasi selama menjalankan ibadah. Langkah ini merupakan lompatan besar dalam peningkatan kualitas pelayanan haji yang selama ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait jarak pemondokan, kepadatan, dan biaya.
Lebih jauh, pembangunan Kampung Haji menjadi bagian dari transformasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Dengan memiliki kawasan sendiri di Tanah Suci, Indonesia dapat merancang standar layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan jemaahnya, mulai dari akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
Dari perspektif politik dan diplomasi, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia memiliki aset properti di Makkah merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi. Capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih aktif dan ofensif dalam diplomasi internasional. Menurutnya, di era kepemimpinan Prabowo, Indonesia menunjukkan kehadiran yang lebih kuat dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral, sehingga meningkatkan posisi tawar dan penghormatan dari negara-negara mitra.
Kampung Haji di Makkah dapat dipandang sebagai kado diplomatik bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Muslim. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa diplomasi tidak hanya berbicara tentang politik dan keamanan, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi kepentingan rakyat. Ia menilai, upaya pemerintah membangun Kampung Haji sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yang selama ini menjadi perhatian publik.
Pengakuan dan keistimewaan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik dan peran strategis di dunia Islam. Kepemilikan properti di Makkah bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga simbol pengakuan atas posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap tata kelola ibadah haji.
Dalam konteks pelayanan jemaah, Kampung Haji berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki berbagai persoalan klasik penyelenggaraan haji, seperti keterbatasan akomodasi, jarak yang jauh dari Masjidil Haram, serta fluktuasi biaya sewa hotel. Dengan memiliki aset sendiri, Indonesia dinilai memiliki ruang lebih besar untuk mengendalikan biaya dan memastikan standar layanan yang konsisten dari tahun ke tahun.
Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi dan manajemen, Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan bahwa hadirnya Kampung Haji Indonesia di Makkah berpotensi meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah secara signifikan. Ia menilai, ketika seluruh layanan akomodasi berada dalam satu kompleks yang dikelola oleh Indonesia, maka tanggung jawab pelayanan dapat dijalankan secara lebih terintegrasi dan terkontrol.
Selain aspek layanan, Kampung Haji juga berpotensi mendorong berkembangnya ekosistem ekonomi penunjang kegiatan haji. Industri katering, layanan kesehatan, transportasi, hingga sektor pariwisata religi yang terkait dengan jemaah Indonesia dapat tumbuh lebih optimal. Dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan di Arab Saudi, tetapi juga dapat memberikan efek lanjutan bagi perekonomian Indonesia melalui keterlibatan BUMN, swasta, dan tenaga kerja nasional.
Secara keseluruhan, pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah merepresentasikan arah baru pelayanan jemaah yang lebih terencana dan berdaulat. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan martabat pelayanan haji sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Bagi jutaan jemaah Indonesia, kehadiran Kampung Haji bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga simbol kehadiran negara yang lebih dekat, peduli, dan bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan spiritual warganya.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
